Sri Mulyani: Teknologi Bikin Pengelolaan Keuangan di Daerah Transparan

Sri Mulyani (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat daerah menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan khususnya mengenai tata kelola sistem keuangan di daerah. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Begitu banyaknya pimpinan legislatif, eksekutif, terkena kasus korupsi. Di KPK, ada 71 tindak pidana korupsi tingkat provinsi, 107 di kabupaten/kota. Bahkan 343 kepala daerah berperkara hukum baik di Kejaksaan, Kepolisian dan KPK," ungkap Sri Mulyani saat menjadi pembicara utama di acara Partai Golkar yang bertemakan "Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi, dan Pro Rakyat" di Hotel Merilyn Park, Jakarta, Jumat (1/12).

Menurut dia, jumlah kasus tersebut sangat masif dan memprihatinkan. Kasus korupsi dalam pandangan Sri Mulyani juga berhubungan erat dengan sistem pengelolaan keuangan. Selain itu faktor lain seperti monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, banyaknya jual beli jabatan di daerah, serta lemahnya akutabilitas juga turut mendorong banyak pejabat yang korup.

Sri Mulyani (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

"Proses penyusunan APBD, belanja perjalanan dinas lebih mahal di daerah (dibanding pusat). Pengadaan barang dan jasa meski pakai e-procurement masih bisa mark up," kata Sri Mulyani.

Melihat hal tersebut, Sri Mulyani menawarkan solusi berupa sistem e-planning, e-budgeting dan e-procurement. Dengan penerapan ketiga sistem tersebut, Sri Mulyani yakin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat lebih transparan karena masyarakat ikut mengawasi.

"Ini kalau dibantu dengan penggunaan teknologi maka tata kelola keuangan di daerah akan lebih baik. Maka ada e-planning, e-budgeting dan e-procurement yang membuat ini lebih baik," cetusnya.