Menpar Paparkan Kendala Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas

Menpar Arief Yahya Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Pemerintah saat ini tengah fokus melakukan pengembangan lima destinasi super prioritas. Kelima destinasi super prioritas tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Pengembangan yang dilakukan meliputi seluruh aspek termasuk sumber daya manusia hingga infrastruktur di daerah-daerah tersebut. Pengembangan ini ditargetkan selesai pada 2020 dan akan dipromosikan secara masif setelahnya.

Kementerian Pariwisata menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III 2019 di Jakarta. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan

Sayangnya, pengembangan tersebut menemui kendala. Menteri Pariwisata Indonesia, Arief Yahya, mengatakan salah satu kendala terbesar adalah anggaran yang dinilai masih minim.

“Anggarannya tuh kurang. Jadi saya minta Rp 10 triliun. Itu hanya 0,5 persen dari APBN kita. Kurang dari 1 persen. Tetapi kita berani menjanjikan menjadi penghasil devisa terbesar,” ungkap Arief Yahya saat Rakornas III Pariwisata di Swissotel Jakarta PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Awalnya, kelima destinasi super prioritas tersebut mendapat dana sekitar Rp 3,78 triliun untuk pengembangan. Angka tersebut hanya sekitar 40 persen dari total anggaran yang diusulkan.

Menteri Pariwisata Arief Yahya Foto: Dok. Kementerian Pariwisata

Menurut Arief Yahya, jika pengembangan dipaksakan dengan anggaran tersebut maka yang akan terjadi adalah overheating. Sebab pengembangan lima destinasi super prioritas tersebut butuh dana yang besar.

Untuk itu, Kementerian Keuangan dan DPR pun akhirnya menyetujui adanya penambahan anggaran untuk pengembangan lima destinasi prioritas. Anggaran tambahan yang disetujui adalah sebesar Rp 6,4 triliun. Meski demikian, Arief masih merasa kurang puas dengan tambahan anggaran tersebut.

“Seperti kita mengendarai kendaraan 1000cc tapi dipaksa kecepatannya 200km per jam. Sepandai-pandainya sopir akan overheating juga. Untuk itu saya tetap mengusulkan yang Rp 10 triliun agar tidak overheating,” ujarnya.

com-Arief Yahya. Foto: Dok. Kemenpar RI

Menurut Arief Yahya, besaran pagu anggaran yang diusulkan tersebut sebanding dengan devisa yang dihasilkan oleh sektor pariwisata. Berdasarkan data Kemenpar, Arief menyatakan pada 2018 devisa pariwisata tembus USD 19,2 miliar.

Angka tersebut merupakan devisa terbesar kedua setelah batu bara. Bahkan dengan besaran devisa tersebut, pariwisata berhasil mengalahkan CPO.

Dengan pencapaian devisa tersebut, Arief pun menargetkan tahun ini pariwisata bisa menghasilkan devisa sebesar USD 20 miliar. Jika tembus target maka pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar.

Untuk itulah Arief tetap berpegang pada usulan anggaran Rp 10 triliun untuk pengembangan lima destinasi super prioritas. Angka yang menurutnya sepadan dengan hasil yang akan dicapai. “Aneh memang kalau tidak diberikan,” tandasnya.