Menteri Bappenas Minta Sektor Pariwisata Ikut Perkuat Devisa Indonesia

15 September 2019 13:08 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pariwisata Arief Yahya Foto: Dok. Kementerian Pariwisata
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pariwisata Arief Yahya Foto: Dok. Kementerian Pariwisata
ADVERTISEMENT
Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Penerimaan devisa pariwisata juga telah menyalip sektor unggulan seperti batu bara dan menjadi yang terbesar setelah kelapa sawit.
ADVERTISEMENT
Pariwisata juga diharapkan mampu mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara maju pada 2045.
Hal tersebut juga diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata (Rakornaspar) III Tahun 2019 di Swissotel Pik Avenue, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengatakan visi lima tahunan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan berkembang adalah dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai penumpu perekonomian bangsa.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Brodjonegoro Foto: Dok. Kementerian Pariwisata
“Pariwisata adalah harapan untuk perekonomian Indonesia naik kelas menjadi kategori negara maju pada 2045. Fokus kita 5 tahun ke depan adalah memperkuat devisa melalui pariwisata, bukan hanya jumlah wisatawannya. Wisata MICE harus digenjot karena sekalipun rentang tinggal mereka singkat tapi para turis MICE ini big spender," kata Bambang seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima kumparan pada Minggu (15/9).
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan target yang ditetapkan untuk pariwisata pada 2024 yaitu menyumbang devisa mencapai 28 miliar dolar AS atau setara dengan 26 juta kunjungan wisman dan memberikan kontribusi PDB mencapai 5,5 persen.
Pariwisata Diharapkan Dorong Indonesia Jadi Negara Maju pada 2045 Foto: Dok. Kementerian Pariwisata
“Untuk wisnus targetnya mencapai 350-400 juta orang, serta mempekerjakan 15 juta orang pekerja dan meningkatkan peringkat Travel and Tourism ke posisi 29 sampai 34," imbuhnya.
Bambang juga menjelaskan persaingan ekonomi global saat ini sangat berat. Komoditas ekspor saat ini tidak bisa diandalkan untuk jadi penghasil devisa. Sektor pariwisata yang saat ini jadi harapan besar.
“Salah satu item transaksi berjalan adalah travel, selisih antara berapa pengeluaran wisatawan asing di Indonesia yang menjadi devisa dan berapa wisatawan Indonesia yang mengeluarkan. Alhamdulillah masih surplus. Tapi surplusnya menipis,” katanya.
Ilustrasi destinasi wisata Danau Toba Foto: Dok. Kementerian Pariwisata
Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya memaparkan pertumbuhan pariwisata Indonesia meraih peringkat ke-9 tercepat di dunia, dengan pertumbuhan wisatawan mancanegara pada tahun 2014-2018 mencapai 67,6 persen.
ADVERTISEMENT
"Maka dari itu bisa diproyeksikan kemungkinan pada 2019, target devisa mencapai 20 miliar dolar AS dapat tercapai," kata Arief.
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengunjungi The Kaldera Toba Nomadic Escape, Toba Samosir. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi super prioritas agar dipercepat. Sehingga, bisa dipromosikan secara masif pada 2020. Untuk mencapai target ini, pemerintah menganggarkan Rp. 6,5 triliun kepada 4 destinasi super prioritas dengan rincian Danau Toba (Rp. 2,2 triliun). Kemudian Borobudur (Rp. 2,1 triliun), Labuan Bajo (Rp. 6,3 triliun), dan Mandalika (Rp. 1,9 triliun).
Presiden Joko Widodo ingin pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan destinasi super prioritas dipercepat Foto: Kementerian Pariwisata
Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian terkait agar memberikan dukungan penuh. Baik itu dalam hal yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, maupun penghijauan kembali kawasan wisata, terutama di Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.
Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Pejabat Kementerian dan Lembaga, antara lain Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono; Menteri Perencaan Pembangunan Nasional Indonesia, Bambang Brodojonegoro; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo; dan Kepala Biro Perencaan dan Keuangan Bekraf, Ahmad Rekotomo.
ADVERTISEMENT