Ramai Wacana Penutupan TN Komodo, Ini Tanggapan Menteri LHK

Taman Nasional Komodo (Foto: Dok. Kemenpar)

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo selama satu tahun. Wacana penutupan tersebut dilakukan guna melindungi habitat komodo agar populasi komodo dan rusa di taman nasional tersebut bertambah.

Selain itu, wacana ini muncul karena keprihatinan Gubernur NTT terkait habitat dan rantai makanan di Pulau Komodo yang terganggu akibat ulah pemburu liar yang mencuri rusa, yang menjadi makanan dari Komodo itu sendiri. Belum lagi, konservasi yang sekarang berjalan di Pulau Komodo dianggap kurang maksimal.

Wacana penutupan ini pun mendapat respons dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. Lantas bagaimana respons Menteri LHK terkait wacana penutupan ini?

Gubernur NTT Viktor Laiskodat memeriksa KMP Komodo. (Foto: Helinsa Rasputri/kumparan)

Siti pun mendukung rencana tersebut jika hal tersebut demi kebaikan TN Komodo. "Pak gubernur punya ide dan gagasan untuk memperbaiki taman nasional. Saya kira ide dari Pak Gubernur harus kita dukung," seperti pernyataan dari Siti Nurbaya Bakar saat diwawancari kumparan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/1).

Siti mengatakan ia juga sudah meminta salah satu dirjen di Kementerian LHK untuk mengumpulkan informasi dari lapangan terhadap Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA) Nusa Tenggara Timur dan Kepala Balai Taman Nasional Komodo terkait wacana penutupan tersebut.

"Saya juga sudah bilang sama dirjen dan sedang dikerjakan untuk mengumpulkan semua informasi dari lapangan. Di taman nasional juga sudah ada master plannya ada wilayah zonanya, sedang dicek apa yang jadi masalah," tambahnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menurut Siti, jika sudah ada informasi yang lengkap mengenai rencana penutupan TN Komodo itu, dirjen yang diutus tersebut akan mengundang Pemda Provinsi NTT untuk membahas rencana tersebut lebih lanjut. Dia juga menegaskan, akan mencari jalan keluarnya bersama dan yang terpenting adalah sasarannya dapat tercapai yaitu kemajuan TN Komodo itu sendiri.

"Oleh karena itu segera setelah datanya dikumpulkan, Pemda Provinsi NTT akan segera kita undang dan kita carikan jalan keluarnya dan yang terpenting sasarannya dapat kita capai," ujar Siti.

Siti juga mengatakan bahwa taman nasional di Indonesia dapat menjadi sumber pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Namun, untuk urusan konservasi pemerintah daerah juga harus konsultasi dan harus ada di dalam koridor yang urusannya ditangani Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE).

Taman Nasional Komodo (Foto: Instagram @melsiiii)

"Kementerian memang memberikan ruang bahwa taman-taman nasional di Indonesia boleh menjadi sumber pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Namun, konservasi itu urusan pemerintah pusat, dan pengelolaanya harus berdasarkan UU yaitu UU Kehutanan, UU Konservasi, UU Pemerintah Daerah, dan peraturan pemerintah tentang pembagian urusan," tandas Siti.