Mengapa Foto Pejabat Australia dan Duterte ini Jadi Masalah?

Nicolas Peter dan Rodrigo Duterte (Foto: Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Berfoto bersama Presiden Rodrigo Duterte harusnya adalah hal biasa bagi pejabat asing yang berkunjung ke Filipina. Namun seorang pejabat tinggi di Australia justru menunai kecaman setelah berpose dengan Duterte di depan kamera.

Adalah Direktur Jenderal Badan Intelijen Rahasia Australia, Nicolas Peter Warner, yang ramai dihujat di media sosial lantaran berfoto bersama Duterte di Manila pada Selasa lalu. Dalam foto itu, Warner mengepalkan tinjunya ke arah kamera, menirukan gaya Duterte.

Di Twitter, banyak yang menyayangkan Warner berfoto dengan Duterte yang dianggap pembunuh massal. Sejak memimpin tahun lalu, ribuan orang tewas dalam program pemberantasan narkoba Duterte di Filipina.

Selain itu, pose Warner yang meniru Duterte juga bikin publik Australia geram. Pasalnya, kepalan tinju digunakan Duterte selama kampanye tahun 2016 sebagai simbol perlawanannya terhadap pada bandar dan pemakai narkoba.

Namun pemerintah Australia tidak ambil pusing. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan pose itu dilakukan Warner atas permintaan dari Duterte sendiri. Sebagai tamu, tidak enak rasanya tidak mematuhi permintaan kecil tuan rumah.

Selain itu, kata Bishop, dengan foto itu tidak berarti Australia mengendurkan protes terhadap pembantaian ribuan orang yang dituduh bandar narkoba di Filipina oleh rezim Duterte.

"Saya pernah bertemu Duterte dua kali dan saya menyinggung soal HAM dan pembunuhan tanpa pengadilan," kata Bishop di Perth, dikutip Reuters, Kamis (24/8).

Nicolas Peter dan Rodrigo Duterte (Foto: Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Lebih dari 3.500 orang tewas dalam program anti-narkoba Duterte. Kepolisian Filipina berdalih, mereka terpaksa ditembak karena melawan ketika hendak ditangkap.

Lembaga HAM Amnesty International mengatakan Australia harus lebih keras menekan Filipina untuk menghentikan praktik tersebut. Menurut Amnesty, selama ini pesan Australia masih belum tegas terhadap Filipina.

"Australia harus mengutuk dengan keras pembunuhan warga tanpa pengadilan oleh kepolisian Filipina," kata Amnesty International.