Gelar BRC WebTalk, BRORIVAI Center Dorong Sektor Maritim Indonesia Timur

BRORIVAI Center (BRC) menggelar diskusi webinar "BRC WebTalk Series" yang mengusung tema "Quo Vadis Sumber Daya Maritim Indonesia di Era COVID-19" (Foto BRC Ist.)

BRORIVAI Center (BRC) gelar webinar kemaritiman yang dikemas BRC WebTalk Series dengan mengangkat tema "Quo Vadis Sumber Daya Maritim Indonesia Timur di Era COVID-19".

Webinar ini dihadiri hampir 200 peserta yang dihelat secara terbuka melalui aplikasi daring menghadirkan 4 narasumber kunci, yaitu Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Muchtar,M.Sc. Gubernur Sulsel diwakili Kadis Kelautan dan Perikanan, Sulkaf S. Latief. Guru Besar Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa dan Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Dr. Herman Khaeron.

Mengawali diskusi webinar ini, inisiator "BRC WebTalk Series" yang juga pendiri BRORIVAI Center, Dr. Abdul Rivai Ras menyampaikan welcoming speech sebagai pengantar tentang pentingnya kesadaran bangsa yang harus memiliki “spectrum of awareness” untuk mendorong kesinambungan pembangun nasional di tengah krisis global. Pengantar ini sekaligus menjadi pemantik diskusi akan urgensi sumber daya maritim sebagai pengganda ekonomi dan solusi alternatif di Era COVID-19, dimana menyoroti kawasan Indonesia Timur dalam usaha pengembangannya selama ini yang masih belum dianggap berhasil.

"Secara historis, sejak tahun 1993, pemerintah berupaya mendorong roda ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua dengan berbagai keistimewaan seperti melalui kebijakan pembangunan yang hampir semuanya diikuti oleh transfer fiskal ke Daerah Timur dalam berbagai program pengembangan wilayah, namun kawasan ini masih tetap tertinggal," ungkap Bro Rivai sapaan akrab Abdul Rivai Ras, Sabtu (11/07/20).

Gambaran umum perbandingan distribusi perekonomian Indonesia di sektor maritim - Indonesia Barat vs. Indonesia Timur (Foto Slide JJ, BRC TableTalk Ist.)

Selanjutnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan kondisi Pengeloaan sumber daya maritim terutama disektor kelautan dan perikanan.

"Di Indonesia Timur, Sulawesi Selatan menjadi salah satu penyumbang terbesar dari sektor perikanan dan kelautan," Ucap Zulkaf S. Latief.

Di kesempatan yang sama, konsep dan model pengembangan sumber daya maritim khususnya di bidang perikanan tangkap dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI memberikan penjelasan bahwa potensi dan peluang yang kita miliki mesti dikelola dengan baik, dan seluruh stakeholder termasuk perguruan tinggi agar ikut terlibat melakukan penelitian dan inovasi dalam perikanan tangkap.

"Perlu keterlibatan perguruan tinggi untuk melahirkan penelitian-penelitian inovatif agar kita dapat memaksimalkan potensi kita dengan tetap memperhatikan kaearifan lokal,"Ucapnya.

Politisi Demokrat yang juga adalah penulis Transformasi Politik Kelautan Indonesia Herman Khaeron menekankan pentingnya kerjasama dan pengelolaan sumber daya yang berkesinambungan, salah satu contohnya nelayan.

"Kita perlu mendorong lahirnya inisiator dalam dunia kemaritiman, pada prinsipnya cara berpikir saya dengan BRORIVAI Center sebenarnya sama, tugas kita adalah bagaimana mentranformasikan laut kita. Salah satu contohnya terobosan adanya Badan Usaha Milik Nelayan, ini perlu sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di sektor maritim kita,"Jelas Kang Hero, demikian sapaan akrabnya.

Dalam rangkaian penutup diskusi ini, Pelopor Pendidikan Pertahanan Maritim ini mengajak peserta webinar untuk manatap masa depan sektor maritim - kelautan dan perikanan yang berdaya saing berkaitan dengan isu produk perikanan tangkap, pengamanan kualitas ikan, permodalan bagi pengembangan usaha, kuliatas nelayan, aspek lingkungan – berkaitan kegiatan Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) fishing, padat tangkap overfishing di parairan pantai, aspek kelembagaan dan keamanan maritim.

"Kondisi bangsa di Tengah COVID-19, kita terus berjuang menyonsong masa depan bangsa untuk mengelola sumber daya laut dengan melibatkan semua stakeholders, termasuk dalam upaya memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum serta mengembangkan sistem pendataan perikanan tangkap yang andal dalam memudahkan pemetaan info-data maritim nasional," tutupnya.

Diskusi yang berlangsung sekitar 3 jam tersebut dihadiri berbagai lembaga pemerintahan, komunitas, pemerhati lingkungan dan tokoh-tokoh hingga pakar kemaritiman di Indonesia.(*)