Peningkatan Senjata Mengalahkan Isu Iklim: Dunia Salah Menaruh Uangnya

Sumber: Freepik.com

Setiap tahun, negara-negara menggelontorkan triliunan dolar untuk meningkatkan kapabilitas militernya, melupakan bahwa bumi yang ditempatinya sedang mengalami krisis. Seperti pada 2024 yaitu terjadi pengeluaran militer global mencapai $2.7 trillion di 2024, yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah dan tak pernah terjadi saat era perang dingin (UN Geneva, 2025). Sebagai perbandingannya, kebutuhan pembiayaan iklim untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi dan bertransisi menuju transisi energi untuk menanggulangi perubahan iklim sekitar $2 trillion per tahun hingga 2030 (IMF, 2023). Dunia dengan kata lain menghabiskan lebih banyak uang untuk bersiap menghadapi perang dibandingkan mencegah bencana akibat krisis iklim yang sudah berlangsung di depan mata.

Angka itu mencerminkan ironi, karena di tengah krisis iklim yang kian parah justru banyak negara malah meningkatkan anggaran militernya. Narasi “keamanan” masih didominasi oleh logika realistis mempertahankan kedaulatan, kekuasaan, dan deterensi militer. Padahal, ancaman terbesar bagi keamanan manusia hari ini bukan berasal dari negara lain, melainkan dari suhu global yang melonjak, naiknya permukaan laut, serta pola cuaca ekstrem yang mengancam pangan dan air bersih. Ditambah kesenjangan pendanaan adaptasi iklim semakin melebar hingga lebih dari $280 miliar per tahun (UNEP, 2025) dan negara-negara berkembang memerlukan investasi adaptasi hingga mencapai $365 miliar per tahunnya. Ini berarti, negara-negara berkembang hanya menerima sebagian kecil dari dana yang mereka butuhkan untuk memperkuat ketahanan iklim, sementara miliaran dolar terus mengalir untuk membeli pesawat tempur dan kapal perang baru.

Lalu mengapa dunia lebih memilih senjata daripada iklim? Secara politik, militerisme itu mudah dijual. Pemerintah bisa dapat menunjukkan hasil konkretnya seperti bentuk pangkalan baru, jet tempur, bahkan rudal hipersonik. Sementara investasi untuk mengatasi perubahan iklim itu bersifat jangka panjang dan tentu saja itu tidak populer secara politik hingga kerap kali tidak terlihat. Dengan logika realis yang percaya dengan sistem internasional yang anarkis, kepercayaam antarnegara terbatas, membuat kerjasama multilateral menjadi berisiko. Sehingga, logika liberal disini kalah dengan dorongan nasionalisme dan kalkulasi kekuasaan realistis.

Untuk dapat memahami akar dari masalah prioritas ini, perlu adanya lensa konstruktivisme. Menurut Alexander Wendt (1992) “anarchy is what states make of it”. Yang berarti, sistem internasional itu bukan cuma struktur objektif yang memaksa perilaku negara tertentu, tetapi dibentuk lewat ide hingga norma yang diciptakan dan direproduksi oleh negara sendiri. Dalam konteks ini, obsesi dunia terhadap militer bukan semata hasil dari kebutuhan keamanan objektif, melainkan konstruksi sosial yang menempatkan “kekuatan” sebagai simbol status dan identitas. Negara yang kuat bukan diukur dari ketahanan iklimnya, tetapi dari anggaran pertahanannya. Dengan kata lain, dunia telah membangun identitas kolektif yang menormalisasi persenjataan dan meminggirkan keberlanjutan.

Narasi ini diperkuat oleh institusi politik, media, dan bahkan budaya populer yang menggambarkan kekuatan militer sebagai puncak kedaulatan. Akibatnya, ancaman iklim dipersepsikan bukan sebagai bahaya eksistensial, melainkan sekadar isu lingkungan. Laporan The Security We Need (United Nations, 2025) bahkan menyebutkan kalau sebagian kecil dari pengeluaran militer itu dapat memenuhi target pembangunan utama PBB lainnya. Sehingga, ini berarti dunia bukan kekurangan sumber daya, tetapi salah menentukan prioritas.

Kita perlu menata atau meredefinisi ulang tentang keamanan global. Keamanan bukan lagi sekadar perlindungan teritorial, tetapi perlindungan terhadap sistem kehidupan di bumi. Dalam kerangka liberalisme, ancaman global seperti perubahan iklim menuntut kerja sama multilateral, transparansi, dan interdependensi produktif. Sementara dari konstruktivisme, ancaman terbesar justru berasal dari ide-ide lama tentang kekuasaan dan dominasi yang menempatkan militer sebagai simbol kehormatan, sehingga itu yang perlu diubah. Jika dunia terus memprioritaskan anggaran militer dibanding mitigasi iklim, maka kita sedang mempersenjatai diri untuk perang yang tidak akan pernah dimenangkan.

Selain dari kebijakan pemerintah hingga seruan organisasi internasional, diperlukan juga tekanan sosial lintas batas. Dan inilah peran Transnational Advocacy Networks (TANs) hadir, seperti yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink (1998) dalam Activists Beyond Borders. Jaringan advokasi lintas negara ini bisa menciptakan tekanan normatif ke pemerintah, TANs bisa berfungsi sebagai “norm entrepreneurs” baru yang membingkai ulang isu iklim bukan hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi sebagai isu keamanan global setara dengan perang. Dan ketika masyarakat sipil, akademisi, jurnalis/media, hingga pemangku kebijakan membentuk suatu norma atau konsensus moral bahwa “menolak aksi melawan perubahan iklim adalah tindakan destruktif”, maka makna ancaman keamanan global bisa bergeser sesuai dengan kerangka konstruktivis Wendt.

Kini sudah semestinya kita merubah narasi global tentang kekuatan yang bukan tentang siapa yang siap perang, siapa yang memiliki persenjataan kuat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi krisis iklim. Selama negara-negara masih memandang keamanan hanya dari kacamata militer, dunia akan terus menginvestasikan triliunan dolar untuk perang sambil membiarkan bumi terbakar. Karena pada akhirnya kita hidup di bumi yang dimana perang terakhir umat manusia bukan melawan sesamanya, akan tetapi melawan kehancuran bumi akibat keserakahannya.

Daftar Pustaka

IMF. (2023, October 2). Emerging economies need much more private financing for climate transition. International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/10/02/emerging-economies-need-much-more-private-financing-for-climate-transition

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Cornell University Press.

United Nations Environment Programme. (2025). Adaptation Gap Report 2025 https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2025

United Nations Geneva. (2025). Military spending worldwide hits record USD 2.7 trillion. https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2025/09/110404/military-spending-worldwide-hits-record-27-trillion

United Nations. (2025). Secretary-General's remarks to the Press on the Release of the Report: "The Security we need: Rebalancing Military Spending for a Sustainable and Peaceful Future" [as delivered] https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2025-09-09/secretary-generals-remarks-the-press-the-release-of-the-report-the-security-we-need-rebalancing-military-spending-for-sustainable-and-peaceful-future-delivered

Wendt, Alexander. “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics.” International Organization 46, no. 2 (1992): 391–425.