3.575 Hektare Tanah Pertanian Diberikan ke Korban Konflik Aceh Selama 2019-2021

Penyerahan sertifikat tanah pertanian secara simbolis kepada korban konflik Aceh pada peringatan 16 tahun Hari Damai Aceh yang disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Media Center Aceh, Minggu, 15 Agustus 2021.

Sebanyak 3.575 hektare tanah pertanian diberikan untuk korban konflik Aceh dalam rentang waktu 2019-2021. Penerima bantuan itu terdiri dari kalangan tahanan atau narapidana politik, masyarakat sipil korban konflik, dan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Pemberian lahan pertanian ini sesuai tertuang dalam butir MoU Helsinki," kata Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Fakhrurrazi Yusuf dalam peringatan 16 tahun Hari Damai Aceh di gedung Serbaguna Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Minggu (15/8).

Perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia kini usianya sudah 16 tahun sejak ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan damai ini lebih dikenal dengan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Perdamaian itu menghentikan perang di Serambi Makkah yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade sejak 1976.

Ketua Badan Reintegrasi Aceh Fakhrurrazi Yusuf. Foto: Dok. Humas Setda Aceh

Fakhrurrazi mengatakan tanah pertanian yang telah diberikan itu tersebar di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Nagan Raya. Penyerahan secara simbolis sertifikat tanah dilakukan dalam acara peringatan itu.

Selain itu, tahun ini Badan Reintegrasi Aceh juga memberikan bantuan sosial bagi 463 mantan kombatan GAM. Namun Fakhrurrazi tidak menjelaskan bentuk bantuan yang akan diserahkan. Mereka juga memberikan bantuan untuk 200 anak yatim.

Sebelumnya, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh Iskandar AP yang membacakan sambutan Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan yang sangat melelahkan.

Menurut Iskandar, perdamaian Aceh yang berlanjut setelah konflik mendapat perhatian dan menjadi model beberapa negara di Asia Tenggara. Misalnya perwakilan dari Myanmar dan Filipina yang berkunjung ke Aceh untuk mempelajari penyelesaian konflik dan upaya merawat damai pascakonflik.

"Bahkan tak sedikit para peneliti dunia menjadikan Aceh sebagai laboratorium dalam melakukan riset dan studi kajian terkait konflik dan perdamaian. Keberhasilan ini tentu harus dipertahankan sehingga Aceh di masa mendatang benar benar menjadi bingkai perdamaian dunia," kata Iskandar.