Amanah Wali Kepada WALHI: Jaga Terus Lingkungan di Aceh

Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar (tengah) menerima Tim WALHI Aceh. Dok. WALHI Aceh

Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar secara khusus mengundang Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh untuk mendiskusikan persoalan lingkungan hidup di Aceh. Diskusi ini berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Selasa (10/9).

Salah satu hal yang didiskusikan secara khusus adalah persoalan pembangunan PLTA Tampur 1 di Gayo Lues, dimana sebelumnya WALHI Aceh menggugat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diberikan kepada PT. Kamirzu, oleh Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah pada 2017 lalu. Selanjutnya, direvisi oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Gugatan tersebut dimenangkan oleh WALHI Aceh, sesuai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, 28 Agustus 2019 lalu.

Wali Nanggroe Malik menilai, jika PLTA tersebut berhasil dibangun, akan terjadi bencana ekologi, kerusakan hutan, konflik satwa, dan juga proyek energi itu berada pada patahan gempa Sumatera. Menurutnya, kemenangan WALHI dalam perkara ini adalah kemenangan lingkungan, dan meminta Pemerintah Aceh untuk mengeksekusi putusan (PTUN) tersebut sebagai upaya menjaga hutan Aceh. “Bagian dari mandat Undang-undang Pemerintah Aceh,” kata Malik Mahmud.

Selain persoalan PLTA Tampur 1 di Gayo Lues, juga mendiskusikan beberapa proyek energi lain yang sedang proses pembangunan di Aceh. Wali berpendapat, Pemerintah Aceh perlu mengembangkan potensi energi yang ramah lingkungan, dan tidak mengundang bencana ekologi, seperti mengembangkan energi tenaga surya atau gelombang laut.

Selain itu, Wali juga memiliki perspektif sama dengan WALHI Aceh terkait persoalan tambang emas yang mendapatkan penolakan dari masyarakat Aceh saat ini. Bagi Wali, potensi emas dan mineral lainnya yang tersedia di perut bumi Aceh adalah kekayaan Aceh untuk masa depan, bukan sekarang. “Masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, seperti komoditas pertanian yang dikenal dunia. Kran investasi seharusnya lebih ramah lingkungan dan tidak merusak alam,” kata mantan Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tersebut.

Karenanya, Malik Mahmud memberikan dukungan penuh terhadap kerja-kerja advokasi WALHI Aceh, dan meminta WALHI Aceh untuk terus menjadi lokomotif pergerakan dalam menjaga lingkungan di Aceh. “Apa yang dikerjakan WALHI Aceh bukan menghambat investasi, tapi bagian serius menjaga lingkungan, ketaatan dan kepastian hukum, serta menjaga kekhususan Aceh,” sebutnya.

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur sepakat dengan segala amanah yang disampaikan Wali Nanggroe Aceh. "Kami siap menjalankan amanah Wali untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Aceh, ini memang menjadi kerja-kerja kami," katanya. []

Reporter: Adi W