kumparan
26 Agu 2019 12:25 WIB

Buruh Aceh Tolak Rencana Revisi UU Ketenagakerjaan

Aksi buruh Aceh di depan gedung DPRA. Foto: Habil Razali/acehkini
Seratusan buruh dan mahasiswa di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Aceh (ABA) melakukan demonstrasi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Jalan Teungku Daud Beureu-eh, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (26/08).
ADVERTISEMENT
Dalam aksi tersebut buruh menyatakan penolakannya terhadap rencana revisi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Aksi demonstrasi dimulai sekitar pukul 09:15 WIB di depan Masjid Raya Baiturrahman. Kemudian massa konvoi menggunakan kendaraan roda dan empat menuju Kantor DPRA. Kedatangan massa disambut anggota DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky. Di sana, massa berorasi secara bergantian. Selama satu jam di DPRA, massa selanjutnya bergeser ke Kantor Gubernur Aceh.
Dalam orasi di halaman DPRA yang dikawal puluhan aparat kepolisian, massa menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dinilai merugikan buruh.
Oleh karenanya, mereka meminta pemerintah Aceh baik melalui DPRA dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh agar mengeluarkan surat dukungan terhadap penolakan revisi aturan tersebut untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
ADVERTISEMENT
Koordinator Aksi, Habibi Inseun, mengatakan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan itu karena ada beberapa pasal yang merugikan buruh. Seperti pengurangan pesangon, penyesuaian upah dua tahun sekali, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) oleh pemerintah pusat, serta pelarangan mogok kerja.
"Selain itu, ada pasal penghilangan struktur dan skala upah, penghapusan aturan penggunaan TKA (tenaga kerja asing), dan penghilangan aturan tentang penyediaan fasilitas kesejathteraan kerja," ujar Habibi.
Aksi di Aceh menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Foto: Habil Razali/acehkini
Sementara, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Syahrul, yang turut berorasi, menyatakan penolakan revisi UU Ketenagakerjaan dikarenakan terdapat 16 butir pasal yang merendahkan buruh. Menurutnya, jika revisi tetap dilakukan, maka itu sebuah kemunduran bagi buruh di Indonesia.
"Semestinya perubahan ini harus selangkah lebih maju, tapi ini mundur 10 langkah ke belakang. Harapan kita agar DPRA bisa menyisir pasal per pasal rancangan revisi UU Ketenagakerjaan. Mulailah dari Aceh, dewan memperjuangkan hak ketenagakerjaan," tutur Syahrul.
ADVERTISEMENT
Anggota DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky yang menerima massa, menuturkan DPR Aceh akan mengeluarkan surat rekomendasi atas tuntutan buruh yang nantinya bakal disampaikan kepada DPR-RI.
"DPR Aceh menerima tuntutan organisasi buruh dan pekerja ini, kita akan mengeluarkan rekomendasi atas tuntutan mereka dan akan kami sampaikan ke tim pembahas di DPR RI," kata Iskandar kepada jurnalis.
Iskandar berpandangan, buruh merupakan kelas masyarakat utama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya buruh tidak boleh dinomorduakan. "Artinya pemilik kepentingan modal jangan semena-mena mendukung revisi undang-undang, tapi kita mengabaikan kepentingan buruh yang sangat banyak di Indonesia," ujarnya.
Reporter: Habil Razali
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan