GEMMAS Gelar Demo 11 April di DPRK Subulussalam, Ini Tuntutan yang Disuarakan

Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Masyarakat Kota Subulussalam (GEMMAS) melakukan aksi demo 11 April 2022 di Gedung DPRK Kota Subulussalam. Foto: Yudiansyah/acehkini

Aksi demo 11 April 2022 yang digelar serentak di beberapa daerah di Indonesia juga turut dilakukan di Kota Subulussalam, Aceh. Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Masyarakat Kota Subulussalam (GEMMAS) menggelar aksi di Gedung DPRK Kota Subulussalam, Senin.

Pantauan acehkini di lokasi aksi, sebelum diperbolehkan masuk ke beranda gedung DPRK Subulussalam untuk menyampaikan tuntutannya kepada perwakilan DPRK, massa sempat melakukan orasi di luar halaman gedung DPRK selama satu jam saat rapat paripurna tentang Penyampaian Dokumen LKPJ Wali Kota Subulussalam sedang berlangsung.

Dalam aksi demo 11 April itu, massa GEMMAS menyuarakan tujuh tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan tiga tuntutan GEMMAS yang menjadi permasalahan serius di daerah setempat yang harus ditanggapi.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Masyarakat Kota Subulussalam (GEMMAS) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada perwakilan anggota DPRK Kota Subulussalam dalam aksi demo 11 April 2022. Foto: Yudiansyah/acehkini

"Aksi kali ini merupakan bentuk kekecewaan kami dalam menanggapi permasalahan yang serius, yakni kondisi nasional dan permasalahan di daerah Kota Subulussalam," kata Ade, koordinator aksi.

Ade mengatakan, ada tujuh tuntutan BEM SI yang disuarakan dalam aksi demo 11 April 2022 di Subulussalam, yaitu menolak penundaan pemilu 2024, menolak wacana tiga periode massa jabatan presiden, menolak kenaikan BBM dan minyak goreng, menolak kenaikan pajak 11 persen PPN, mengkaji ulang UU IKN, mengusut mafia migas, dan menuntaskan janji-janji politik presiden di masa jabatan.

Selain membacakan tuntutan BEM SI, massa GEMMAS juga menuntut pemerintah daerah setempat agar segera menyelesaikan tiga permasalahan yang sedang terjadi di Kota Subulussalam.

Mereka meminta pemerintah daerah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di Kota Subulussalam, evaluasi kinerja PDAM Kecamatan Penanggalan yang mengakibatkan masyarakat krisis air bersih, dan menuntaskan janji–janji politik Wali Kota Subulussalam di sisa masa jabatan.

"Adapun tuntutan kami berharap agar terciptanya prioritas kinerja pemerintah yang pro terhadap rakyat," ujar Ade. [] Yudiansyah