kumparan
1 Okt 2019 8:59 WIB

LSM MaTA: DPR Aceh Baru Jangan Hanya Sebagai ‘Stempel’

Suasana pelantikan anggota DPR Aceh, Senin (30/9). Foto: Suparta/acehkini
Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang giat kampanye antikorupsi, menyampaikan selamat atas pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh periode 2019-2024. Mereka diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi konstituennya, dan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT
Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA, Baihaqi, mengatakan DPR Aceh terpilih harus memiliki dan menanamkan komitmen antikorupsi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Mampu melahirkan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif untuk menjawab setiap kegelisahan masyarakat. “Dan yang paling penting adalah peka terhadap kondisi ril di lapangan,” katanya di Banda Aceh, Selasa (1/10).
MaTA juga berharap DPR Aceh baru, dapat melepaskan diri oligarki partai. Tanpa itu, jangankan perubahan besar yang dijanjikan saat kampanye dulu, perubahan kecil pun tak akan mampu dilakukan. “Selama ini kami melihat, DPR Aceh bukanlah orang yang bebas dalam pengambilan keputusan, tapi sudah diatur sedemikian rupa oleh partai,” jelas Baihaqi.
Selama ini keberadaan DPR Aceh secara kelembagaan telah menjalankan 3 fungsi yang melekat padanya, fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Namun, itu semua belum dilakukan secara optimal. Kesannya, DPR Aceh hanya menjadi ‘stempel’ pemerintah tanpa dibarengi kekuatan opisisi yang kuat.
ADVERTISEMENT
Sebagai contoh, usulan anggaran untuk tahun 2020 yang diajukan Pemerintah Aceh yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020. Pengesahannya tanpa ada mekanisme pembahasan yang ketat oleh DPRA, sehingga memberi kesan DPRA setuju saja semua usulan yang disampaikan oleh pemerintah.
Darwati A Gani, salah seorang perempuan di jajaran DPR Aceh.
Perwakilan Perempuan
Berdasarkan catatan MaTA, jumlah anggota DPR Aceh dari kalangan perempuan yang terpilih pada periode ini mengalami penurunan dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada periode sebelumya, ada sebanyak 12 perempuan duduk di DPR Aceh, sementara periode sekarang hanya 9 orang.
Kata Baihaqi, Ini menjadi tantangan sendiri bagi DPR Aceh dari kalangan perempuan. Meski jumlahnya menurun dibandingkan periode sebelumnya, namun MaTA berharap kehadiran perempuan dapat memberi warna untuk mendorong perubahan.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Senin (30/9), sebanyak 81 anggota DPR Aceh dilantik di gedung DPR Aceh, Banda Aceh. Mereka terpilih dalam Pemilu Legislatif, digelar 17 April 2019 lalu. []
Reporter: Adi W
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan