Optimalkan Penerimaan Pajak, Siperibun Diperkenalkan di Aceh
PerbesarADVERTISEMENT
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK), Sulistyanto, mengatakan, dari hasil kajian sistem tata kelola komoditas kelapa sawit dilaksanakan tahun 2006 oleh KPK diketahui bahwa penerimaan pajak sektor kelapa sawit hanya berkontribusi sebesar 2,1% dari total penerimaan pajak. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak sektor kelapa sawit sebesar 10,9 persen per tahun.
ADVERTISEMENT
"KPK menemukan tiga kelemahan dalam tata kelola komoditas kelapa sawit di Indonesia. Tiga kelemahan itu, pertama sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan yang tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Kedua tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit, dan kelemahan ketiga tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak," sebutnya pada Workshop Database Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) Provinsi Aceh di Banda Aceh, Selasa (30/4).
Karena itu, dengan penerapan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun), Sulistianto berharap, terciptanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dalam proses penerbitan dan pengendalian perizinan. Dengan demikian, tata kelola perizinan akan lebih baik dan bisa mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak.
“Nantinya semua akan diinput ke sistem sehingga mekanisme check in balance jalan. Mereka (pelaku usaha) tidak bisa main-main (berkaitan dengan pajak) di samping juga perbaikan tata kelola secara keseluruhan,” kata Sulistianto.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Abdul Hanan, menyatakan di Aceh tercatat ada 160 perusahaan dengan luas Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 371 ribu hektare. Angka itu belum dikalkulasikan dengan ribuan lahan yang dikelola oleh rakyat. Di samping itu, tercatat ada 60 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 20 hingga 60 ton tandan buah segar (TBS) per jam.
“Seluruh direktur dari perusahaan sawit di Aceh itu hari ini kita kumpulkan untuk dikenalkan tata kelola perizinan berbasis data lewat Sistem Informasi Perizinan Perkebunan,” kata Hanan. Dengan sistem ini, kata dia, baik di tingkat pusat maupun provinsi bisa melakukan verifikasi data secara bersama.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam sambutannya saat membuka workshop database Siperibun di Provinsi Aceh menyebutkan, penerapan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) khususnya bagi perkebunan kelapa sawit akan mendongkrak perekonomian Indonesia serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas. Lewat sistem tersebut, kata dia, keseluruhan data perusahaan perkebunan akan terintegrasi dengan baik.
“Semua pelaku usaha harus sukseskan sistem ini. Kalau dijalankan dengan baik akan sangat mudah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Menurutnya dengan terintegrasinya data tersebut akan memudahkan semua pihak dalam memantau aktivitas perkebunan khususnya di Aceh. Di samping itu, pendapatan negara lewat pajak juga akan meningkat. “Tata kelola perizinan yang berbasis data akan menghambat perilaku korupsi,” sebut Helvizar.[]
Reporter: Husaini Ende
