Peneliti: Masyarakat Aceh Percaya Corona tapi Tak Puas Kinerja Pemerintah

Badut polisi sosialisasi pakai masker di Banda Aceh. Foto: Suparta/acehkini

Mayoritas masyarakat Aceh percaya virus corona, hanya saja tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh dalam menangani wabah tersebut. Hal tersebut tersebut dalam hasil penelitian yang dilakukan dua akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akademisi tersebut adalah Dr. Aulina Adamy, dan Dr. Hafnidar A. Rani. Mereka melakukan riset untuk mengetahui tingkat kepuasan dan perilaku, dan sejauh mana dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19.

Dalam paparannya yang disampaikan kepada acehkini, Selasa (6/10/2020), Hafnidar mengatakan kepuasan warga adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah dalam mengatasi wabah berdasarkan 17 indikator WHO (World Health Organization).

Menurutnya, penelitian tersebut didorong oleh semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Aceh. Sesuai data, sepanjang 6 bulan lebih wabah sampai Selasa (6/10/2020), tercatat 5.062 orang di Aceh terjangkit corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.057 orang telah dinyatakan sembuh, dan 199 orang meninggal dunia. Selebihnya, 1.806 orang dirawat di rumah sakit rujukan atau menjalani isolasi.

Data penelitian, kata Hafnidar, diambil selama 7 hari dengan menyebar kuesioner link Google Forms lewat aplikasi pesan whatsapp secara acak. Totalnya, didapat 529 responden mewakili Provinsi Aceh, sebanyak 51,2 persen responden berdomisili di Banda Aceh dan sisanya dari luar Banda Aceh.

Adapun demografi responden hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, mayoritas berusia dewasa, lulusan sarjana, dan pemasukan per bulan menengah ke atas. “Sampel yang mendekati proporsi populasi merupakan tantangan pada penelitian secara daring ke depan,” katanya.

Hasil Survei

Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat Aceh tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Pusat dan Aceh dengan tingkat ketidakpuasan yang tidak jauh berbeda antara keduanya. Masuk dalam penilaian ini adalah; tidak puas dengan kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia dan Aceh; tidak puas dengan kinerja Gugus Tugas Nasional maupun Provinsi Aceh; serta secara umum tidak yakin dan tidak percaya pada Pemerintah Pusat dan Aceh dalam menangani pandemi.

Berdasarkan 17 indikator penanganan wabah, semua indikator menunjukkan penilaian yang tidak baik terhadap kinerja pemerintah, kecuali dalam mengisolasi pasien dengan ketat dan mempunyai petugas kesehatan yang profesional.

Responden memberikan nilai terburuk pada tiga indikator, yaitu; menyediakan alat test, melakukan rapid test, dan test COVID-19 (swab PCR) sebanyak mungkin.

Warga antre tes swab. Foto: Suparta/acehkini

Survei ini menemukan mayoritas masyarakat mendukung kebijakan pemerintah mengurangi penyebaran virus, seperti membatasi pergerakan warga, memaksakan isolasi pasien, memperbanyak test, keluar rumah bila darurat saja, mewajibkan pemakaian masker, dan menyediakan alternatif alat test yang terjangkau.

Dalam hal penggunaan vaksin, mayoritas masyarakat Aceh juga bersedia, hanya 29,7 persen responden menyatakan tidak bersedia. Hasil ini menyiratkan bahwa masyarakat Aceh mendukung penuh Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas dalam membuat kebijakan untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

Menurut Hafnidar, dukungan ini seharusnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Aceh untuk percaya diri dalam menjalankan otoritasnya. Mayoritas masyarakat Aceh khawatir dengan kondisi saat ini terutama oleh terbatasnya jumlah test.

Selanjutnya terdapat 86,2 persen responden percaya bahwa pandemi ini bukan hoaks. Hal ini bertolak belakang apabila melihat kondisi masyarakat Aceh masih berkegiatan di luar rumah, tidak menjaga jarak, dan tidak menggunakan masker. “Analisis kami, kontradiksi ini disebabkan oleh penegakan aturan yang tidak tegas,” jelas Hafnidar.

Prasangka bahwa masyarakat Aceh tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan karena tidak percaya COVID-19, tidak berdasar. Hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, masyarakat Aceh mendukung kebijakan yang tegas dan mayoritas percaya bahwa pandemi ini nyata dan mengancam.

Peneliti merekomendasikan, perlunya kebijakan pemerintah yang lebih tepat seperti dalam indikator penanganan wabah dari WHO, dilakukan secara tegas dan konsisten. “Jangan sampai peraturan hanya berlaku untuk masyarakat, sementara pemerintah sendiri mengabaikannya. Ketidakpuasan masyarakat Aceh ini merupakan pesan untuk pemerintah agar segera memperbaiki kinerja,” demikian Hafnidar. []