Pencarian populer
PUBLISHER STORY
10 Maret 2019 23:51 WIB
0
0

Plt Gubernur Aceh Minta Menteri PUPR Benahi Sejumlah Persoalan

Plt Gubernur Aceh (kiri) dan Menteri PUPR di Banda Aceh. Foto: Humas Banda Aceh

Pemerintah Aceh membutuhkan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu meningkatkan konektivitas antar-kawasan starategis di Aceh. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kegiatan Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2019 Wilayah Sumatera di AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Senin (11/3).

"Kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR untuk mencapai strategi peningkatan investasi dan daya saing ekonomi yang berbasis kewilayahan di Aceh," kata Nova.

Aceh disebut sebagai bagian dari strategi pengembangan Pulau Sumatera yang memiliki beberapa wilayah strategis nasional, seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, PKN Banda Aceh, Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

Selain itu, Aceh juga melakukan pembangunan kawasan strategis berdasarkan pendekatan kewilayahan wilayah yang merata dan terintegrasi seperti Kawasan Industri di Ladong, Lampulo, Langsa dan di Abdya. Bukan hanya itu, Aceh juga memprioritaskan pembangunan Kawasan pariwisata strategis (Sabang, Banda Aceh, Dataran Tinggi Gayo Alas, dan Singkil-Simeulue) serta pembangunan kawasan sentra industri kecil dan menengah.

Untuk pembangunan tersebut, pemerintah Aceh, kata Nova sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, termasuk dalam kegiatan ketahanan pangan, peningkatan kesehatan masyarakat, akses masyarakat terhadap rumah layak, serta pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia. Untuk ketahanan pangan, air baku, dan pengendalian daya rusak air dari sektor Sumber Daya Air, sangat diperlukan penanganan terhadap pembangunan Bendungan Seulimum dan Bendung Peureulak, penyediaan air baku (Kota Langsa, Banda Aceh, Aceh Besar, Kawasan KEK Arun Lhokseumawe) serta penanganan banjir di Kabupaten Singkil.

Plt Gubenur Aceh, Nova Iriansyah menyampaikan sejumlah kendala Aceh pada acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR Tahun 2019 Wilayah Sumatera di AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Senin (11/3). Foto: Humas Aceh.

Sementara itu, untuk meningkatkan konektivitas jaringan jalan dan menurunkan indeks ketimpangan wilayah, Aceh memerlukan pembangunan infrastruktur jalan jembatan berupa penuntasan ruas jalan Pameu-Geumpang dan ruas jalan Jantho-Keumala, peningkatan jalan kondisi tanah ruas Pameu-Genting Gerbang (10,4 kilometer), pembangunan terowongan Geureute, pembangunan dua jalur Krueng Cut - Ladong, perbaikan geometric tanjakan semen Sabang serta lanjutan pembangunan Jembatan Santan (Pango).

Selain itu, lanjut Nova, guna memperlancar konektivitas barang, orang, dan jasa antara Provinsi Aceh dengan Sumatera yang tergabung dalam tol Trans-Sumatera diperlukan percepatan pembangunan tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 kilometer serta pembangunan jalan Banda Aceh Outer Ring Road (BORR). "Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh merupakan harapan kami untuk didukung oleh Kementerian PUPR," ujar Nova.

Selain pembangunan infrastruktur, kata Nova, pemerintah Aceh juga memerlukan dukungan dan intervensi dari pemerintah pusat terhadap peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berupa percepatan sertifikasi tenaga kerja dengan keahlian konstruksi sejumlah 2.000 orang serta sertifikasi tenaga terampil sejumlah 5.000 orang.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebutkan ada beberapa tujuan dari diselenggarakan Konsultasi Regional Kementerian PUPR tersebut. Di antaranya, memastikan dan memantapkan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah. Sinkronisasi program, bukan sebatas pada pembangunan infrastruktur melainkan dalam hal pendanaan.

Selanjutnya, ujar Menteri Basuki Konsultasi Regional juga dilakukan sehingga program berkelanjutan pembangunan dari RPJM 2015-2019 serta memacu empat sasaran prioritas yang belum tercapai di 2015-2019 yaitu persoalan air minum, sanitasi, banjir dan hunian layak. Persoalan sanitasi dan air minum, ujar dia, menjadi persoalan pokok yang harus dipacu ekstra, dikarenakan hal itu berdampak sangat besar pada kelangsungan hidup anak bangsa.

"Dampaknya (air bersih dan sanitasi) adalah ke stunting," ujar Basuki. Jika tak tepacu pada tahun kerja 2015-2019, pemerintah telah menjadikan hal tersebut sebagai salah satu prioritas pada tahun kerja 2020 mendatang.

Menteri Basuki (kiri) bersama Gubernur Aceh. Foto: Humas Aceh

Berdasarkan arahan Presiden Jokowi, kata Menteri Basuki, bahwa pada tahun ini pemerintah akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dibarengi dengan pengembangan Sumber Daya Manusia secara besar-besaran.

Karena itu, prioritas pembangunan nasional sebagaimana rencana kerja pembangunan tahun 2020 bertema peningkatan SDM untuk pertumbuhan berkualitas. Ada beberapa arah pembangunan pada 2020 yang telah disusun pemerintah. Di antaranya, pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan serta konektivitas dan pemerataan. Selanjutnya adalah nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air energi dan lingkungan hidup dan stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang coba dipacu pemerintah untuk pertumbuhan yang berkualitas, Kementerian PUPR mencoba meningkatkan kualifikasi pekerja jasa konstruksi. Saat ini, kata Menteri Basuki, ada 8,3 juta perkerja kontruksi, namun hanya ratusan ribu saja yang telah bersertifikasi. Untuk itu, pihaknya terus mencoba melatih para pekerja tersebut agar mereka menjadi pekerja profesional. "Kita (Kementerian PUPR) ditugasi untuk memperbesar tenaga jasa konstruksi. Namun demikian, para pekerja tidak sebatas punya sertifikat secara formalitas melainkan harus punya skill mumpuni,” ujarnya.

Di Banda Aceh, Kementerian PUPR juga menfasilitasi uji sertifikasi 1.000 lebih tenaga kerja kontruksi. Prosesi uji sertifikasi itu, berlangsung di Banda Aceh Hall Conventions Center pada Senin (11/3). Saat ini di Aceh sendiri, tercatat 20 ribu pekerja yang telah mendapatkan sertifikat uji kompetensi dari 160 ribu pekerja jasa konstruksi. []

Acehkini

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.38