Plt Gubernur Lantik Indra Khaira Jaya Jadi Kepala Perwakilan BPKP Aceh

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, melantik Indra Khaira Jaya menjadi Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Jumat (14/2). Foto: Humas Setda Aceh

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, resmi melantik dan mengambil sumpah Indra Khaira Jaya sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Sebelum dilantik menjadi Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.

Prosesi pelantikan tersebut dirangkai dengan pemberian piagam penghargaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3 dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3. Acara tersebut dipusatkan di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Jumat (14/2/2020).

Plt Gubernur meyakini Kepala Perwakilan BPKP Aceh yang baru dapat mendukung terwujudnya visi Pemerintah Aceh, yaitu pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. Oleh karena itu, Nova berharap agar kerja sama BPKP dengan seluruh pemerintahan di Aceh dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan administrasi semakin ditingkatkan.

Pelantikan Indra Khaira Jaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Jumat (14/2). Foto: Humas Setda Aceh

“Atas nama seluruh jajaran Pemerintahan di Aceh, saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Indra Khaira Jaya selaku Kepala BPKP Aceh yang baru. Dan kepada Bapak Ikhwan Mulyawan selaku Kepala BPKP Aceh periode sebelumnya, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya yang telah diberikan selama ini,” ujar Nova dalam keterangan tertulis kepada media, Jumat (14/2).

Nova meyakini, sebagai putra asli Aceh, kehadiran Indra Khaira Jaya sebagai Kepala Perwakilan BPKP Aceh akan membuat kinerja BPKP Aceh lebih baik lagi.

Berkaitan dengan kinerja, Nova mengaku bangga karena BPKP Perwakilan Aceh telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa parameter yang menjadi ukuran kinerja tersebut, yaitu pembinaan yang dilakukan BPKP Aceh telah menghasilkan sejumlah prestasi membanggakan. Di antaranya banyaknya Pemda yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan untuk Pemerintah Aceh, predikat itu telah diraih empat tahun berturut-turut.

Pada kesempatan itu, BPKP menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota di Aceh yang telah berhasil mencapai maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP level 3. Penghargaan itu diberikan kepada sembilan pemerintah daerah, terdiri dari Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Selatan.[]