Polemik Kadisdik Aceh Ultimatum Guru Mundur Soal Vaksinasi, PGRI: Ada Kendala

Ilustrasi vaksin corona. Foto: Abdul Hadi/acehkini

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, mengultimatum kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB agar menuntaskan vaksinasi siswa sampai 30 September ini. Ia mempersilakan kepala sekolah mundur bila tidak mampu.

Pernyataan yang disampaikan beberapa waktu lalu menimbulkan polemik di Aceh. Protes banyak disampaikan melalui media sosial.

Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Aceh menilai tenggat itu singkat. "Para kepala sekolah berharap ada kelonggaran terkait batas waktu yang telah ditentukan," kata Ketua PGRI Aceh Al Munzir, kepada acehkini, Senin (20/9).

Tenggat singkat yang diberikan itu menjadi salah satu kendala vaksinasi siswa di Aceh. Kendala lain menurut informasi PGRI Aceh dari daerah dan beberapa kepala sekolah adalah penolakan dari orang tua siswa.

"Masih ada orang tua yang belum bersedia bahkan menolak anaknya divaksin dengan alasan dampak Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan terkontaminasi berita hoaks sehingga terjadi kebingungan di tengah masyarakat atas informasi-informasi tidak jelas yang berkembang," ujar Munzir.

Penyuntikan antivirus itu juga tidak sukses karena siswa bolos saat ada jadwal vaksinasi di sekolah. Munzir mengaku juga ada siswa yang tidak memenuhi kriteria saat diperiksa sebelum vaksinasi.

PGRI Aceh mengajak dan memohon kepala sekolah, guru, dan pengurus PGRI semua jenjang untuk tetap semangat mengedukasi masyarakat mengenai vaksinasi siswa. "Tugas kita adalah berproses, persoalan hasil tentu di luar kemampuan kita," tuturnya.

Sebelumnya, PGRI Aceh meminta semua pihak tidak menakut-nakuti atau mengancam kepala sekolah dan guru terkait vaksinasi siswa. Sebab mereka disebut sudah sangat tertekan selama pandemi corona karena proses belajar mengajar daring.

"Terkait vaksinasi siswa, PGRI Aceh berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap vaksinasi melakukan pendekatan yang sejuk, tidak menakut-nakuti apalagi jika bernada ancaman untuk dan dari siapapun apalagi untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kesehatan," kata Munzir. []