Qanun Pendidikan Kebencanaan Aceh Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Rektor Unsyiah Samsul Rizal (baju putih) ditemani Kepala Pelaksana BPBA Teuku Ahmad Dadek (baju dinas) membuka FGD membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan di Balai Senat Unsyiah, Banda Aceh, Selasa (14/5). Foto: Dok. Unsyiah

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas Rancanan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan. Peraturan Daerah atau Qanun Pendidikan Kebencanaan tersebut ditargetkan bisa rampung dalam tahun ini.

FGD dibuka oleh Rektor Unsyiah Samsul Rizal bertempat di Balai Senat Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh, Selasa (14/5). FGD tersebut bagian dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendorong lahirnya Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh.

Kepala Pelaksana BPBA, Teuku Ahmad Dadek, menyebutkan draf qanun telah lama disiapkan sehingga ia mengharapkan qanunnya bisa segera lahir pada tahun ini. "Apalagi qanun ini menjadi qanun prioritas," sebutnya di hadapan forum.

Selain itu, Dadek menilai pengurangan risiko bencana di dunia pendidikan saat ini masih di tataran teorioritis saja, yang artinya belum ada dasar hukum yang kuat.

Meskipun pada beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa pengurangan risiko bencana bisa dimulai dari sekolah. Namun menurut Dadek hal tersebut sulit direalisasikan jika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak disisihkan untuk pendidikan kebencanaan, maka dapat dipastikan seluruh kegiatan pendampingan kebencanaan yang dilakukan pemerintah atau NGO, itu lebih bersifat seremonial.

“Oleh sebab itu, kita berharap dengan lahirnya qanun ini di dalamnya nanti bisa dimasukkan klausula bahwa dana-dana BOS baik di level sekolah dasar atau SMA, disisihkan untuk mitigasi bencana,” ujarnya

FGD membahas Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Kebencanaan di Balai Senat Unsyiah, Banda Aceh, Selasa (14/5). Foto: Dok. Unsyiah

Dalam keterangan tertulis Humas Unsyiah, disebutkan Rektor Unsyiah Samsul Rizal dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai perguruan tinggi Unsyiah sangat mendukung agar qanun tersebut bisa segera lahir. Dunia pendidikan, menurut Rektor, adalah cara yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat agar lebih waspada dan sigap dalam menghadapi bencana.

“Dan selama ini, Unsyiah melalui Peraturan Rektor telah menerapkan mata kuliah kebencanaan dan pengetahuan lingkungan kepada mahasiswanya sejak tahun 2016,” ucap Rektor.

Selain itu, komitmen Unsyiah dalam upaya mitigasi bencana adalah dengan dibentuknya Pusat Studi Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC). Di mana oleh Kemenristekdikti pusat studi ini telah ditetapkan menjadi Pusat Studi Unggulan Nasional.

Tak cukup sampai di situ, Unsyiah saat ini juga tengah berupaya untuk mengembangkan pusat studi ini. Karena Rektor berharap, pusat studi ini nantinya bisa menjadi pusat unggulan dunia, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Khairul Munadi selaku ketua pelaksana kegiatan menyebutkan bahwa FGD tersebut bagian dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendorong lahirnya Qanun Pendidikan Kebencanaan di Aceh. "Inisiatif formal sudah Unsyiah lakukan jauh hari yaitu sejak terjadinya gempa di Pidie Jaya pada Desember 2016 silam, walaupun sebelum itu sudah ada kegiatan lain terkait hal ini," tuturnya.

Untuk itulah, menurutnya, realisasi lahirnya Qanun Pendidikan Kebencanaan perlu didorong, mengingat pentingnya peningkatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi atau pun bencana di daerah.

“Pendidikan yang kita maksudkan di sini, adalah jalan terbaik untuk mengubah mindset atau paradigma masyarakat dalam menanggulangi bencana,” sebut Khairul.

Reporter: Husaini Ende