Sejumlah Fraksi DPRA Usul Pemanfaatan Aset untuk Pendapatan Asli Aceh

Sejumlah fraksi di DPRA mengusulkan pemanfaatan aset Aceh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dalam rapat paripurna di ruang serbaguna DPRA. Foto: Dok. Suparta/acehkini

Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengusulkan pemanfaatan aset Aceh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA). Saran ini disampaikan dalam pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (R-APBA) 2022.

Salinan pendapat akhir fraksi-fraksi ini diperoleh acehkini, Jumat (3/12). Rapat paripurna digelar di ruang serbaguna DPR Aceh, Selasa (30/11/2021) malam. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, dan dihadiri sejumlah anggota dewan secara langsung maupun virtual. Selain itu, juga hadir Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan Pemerintah Aceh lebih fokus dan berupaya maksimal untuk peningkatan PAA dengan memanfaatkan aset-aset Pemerintah Aceh melalui upaya penataan aset yang strategis dan produktif untuk dikelola secara optimal sesuai dengan amanat Qanun Aceh No. 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Aceh.

Gubernur Aceh (kedua kiri) dan Ketua DPRA (ketiga kiri) memperlihatkan berita acara persetujuan Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun 2022. Foto: Suparta/acehkini

"Sehingga penerimaan retribusi Aceh dapat berkontribusi lebih dominan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Aceh di masa yang akan datang," kata Juru Bicara Fraksi PAN, Sofyan Puteh.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan rasa prihatin dengan penerimaan Pendapatan Asli Aceh yang cenderung terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir termasuk tahun 2021.

Juru Bicara Fraksi PKS, Armiyadi, menuturkan PAA yang menurun tersebut sangat mengkhawatirkan di dalam kondisi Dana Otonomi Khusus Aceh dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang segera berakhir.

"Fraksi PKS DPR Aceh mendorong Pemerintah Aceh untuk mengkonsolidasikan semua elemen pemangku kepentingan di Aceh dalam rangka untuk mencari sumber pembiayaan Aceh lain ke depan," ujar Armiyadi.

Usulan ini juga disampaikan Fraksi Partai Aceh, Fraksi PKB-PDA, dan Fraksi Gerindra. "Fraksi Partai Aceh menyampaikan agar DPRA membentuk pansus terkait aset Aceh yang mencapai Rp 4 triliun yang sampai saat ini belum terselesaikan mengingat Badan Anggaran DPRA dan Pemerintah Aceh telah sepakat untuk meningkatkan PAA melalui aset Aceh mengingat dana otsus akan berakhir," kata Juru Bicara Fraksi Partai Aceh, Teungku Muhammad Yunus.[]