SKK Migas-BPMA Bertemu Gubernur Aceh, Sampaikan Update Kegiatan Hulu Migas

Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan BPMA melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam rangka memberikan update kegiatan hulu migas di Aceh. Foto: Dok. SKK Migas Sumbagut

Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan Badan Pengelola Migas Aceh (BMPA) melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, pada Selasa (21/9). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh tersebut dilakukan dalam rangka memberikan update kegiatan hulu minyak bumi dan gas (migas) di Provinsi Aceh.

Kunjungan kerja dan silaturahmi itu diikuti Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus didampingi Kepala Departemen Humas Yanin Kholison, Wakil Kepala BPMA Muhammad Najib didampingi Deputi Perencanaan Muhammad Mulyawan dan General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Ani Surakhman, Senior Manager Relation Pertamina Regional 1 Sumatera Yudhi Nugraha.

Melalui keterangan resmi, SKK Migas Sumbagut menjelaskan Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia. Keberadaan migas di Aceh merupakan bagian penting industri hulu migas di Indonesia. Sejak beberapa dekade terakhir produksi KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) di wilayah Aceh cenderung turun.

Oleh karena itu, KKKS sebagai perusahaan operator negara yang memegang wilayah kerja di darat atau lepas pantai (offshore), terus berusaha mencari sumber cadangan-cadangan migas baru di Provinsi Aceh. Dalam prosesnya sendiri, SKK Migas juga bersinergi dengan BPMA dalam hal koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Sesuai kewenangannya bahwa di bawah 12 mil laut kewenangan pengelolaan migas berada di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Sedangkan di atas 12 mil laut kewenangan pengelolaan di bawah SKK Migas.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh pada prinsipnya mendukung kegiatan hulu migas di Aceh, melalui adanya pemboran tersebut diharapkan akan meningkatkan investasi dan benefit lainnya bagi masyarakat.

Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan BPMA melakukan kunjungan kerja dan bersilaturahmi dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam rangka memberikan update kegiatan hulu migas di Aceh. Foto: Dok. SKK Migas Sumbagut

"Pemerintah Aceh mendukung langkah yang dilakukan SKK Migas, BPMA dan KKKS dalam upaya melakukan pencarian minyak di lepas pantai Aceh. Kami berharap pengeboran eksplorasi ini dapat berhasil dan menemukan cadangan migas yang baru. Kami juga berharap agar BPMA dapat berperan menjadi katalisator dalam komunikasi bersama stakeholder dan pemangku kepentingan di daerah," ujar Nova dalam keterangan tertulis dari Humas SKK Migas Sumbagut, Rabu (22/9).

Dalam upaya mencari cadangan migas yang baru, SKK Migas bersama KKKS Wilayah Aceh terus bersinergi dengan pemangku kepentingan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Terbaru disebutkan SKK Migas bersama KKKS Pertamina Hulu Rokan Zona 1 telah melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Pemkab Aceh Utara, Aceh Timur dan Lhokseumawe setelah awal tahun lalu juga berkoordinasi dengan Gubernur Aceh untuk menyampaikan rencana dan progres eksplorasi pengeboran 3 sumur NSO-R2, NSO-S2 dan NSO-XLLL di lepas pantai yang berjarak sekitar 100 km dari Lhokseumawe. Sumur eksplorasi tersebut direncanakan mulai dibor pada akhir November 2021.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, SKK Migas dan KKKS khususnya di Aceh sedang berusaha mencari cadangan migas yang baru untuk mendukung tercapainya target 1 juta barel di tahun 2030 yang merupakan target dari pemerintah.

"SKK Migas bersama KKKS sedang gencar untuk melakukan eksplorasi untuk menambah cadangan migas, tahun ini Pertamina Hulu Rokan Zona 1 akan mengebor 3 sumur. Tahun depan direncanakan Premier Oil Andaman Ltd yang akan melakukan pengeboran 1 hingga 2 sumur yang lokasinya berada di perbatasan laut NKRI. Tentunya ini membutuhkan dukungan semua pihak. Sesuai ketentuan bahwa KKKS yang akan melakukan pengeboran akan melaksanakan sosialisasi sebelum kegiatan baik di darat maupun laut. Untuk Pertamina Hulu Rokan Zona 1 sudah dilaksanakan. Hal yang sama juga akan dilaksanakan oleh Premier Oil Andaman Ltd nantinya," kata Rikky.

Wakil Kepala BPMA Muhammad Najib menyampaikan siap mendukung upaya yang dilakukan Pertamina Hulu Rokan Zona 1 dalam mencari cadangan migas. Pihaknya juga intens berkomunikasi dengan SKK Migas Sumbagut dalam memitigasi persoalan yang mungkin dihadapi, sehingga para investor dapat nyaman berinvestasi dan bekerja di Aceh.

"BPMA siap menjadi katalisator bersama stakeholder daerah dalam menunjang keberhasilan operasi hulu migas di Provinsi Aceh," ujar Najib.

Upaya Mencari Cadangan Migas Baru

Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagut Yanin Kholison menyampaikan, tidak hanya Pertamina Hulu Rokan Zona 1, upaya mencari cadangan migas yang baru juga akan dilakukan oleh KKKS Premier Oil Andaman Ltd. Wilayah Kerja Andaman II terletak di daerah lepas pantai Laut Andaman Selatan di lepas pantai Aceh, Indonesia. Wilayah Kerja Andaman II ini berada di laut lepas (offshore), sekitar 150 km dari daratan Kabupaten Bireun dan Kota Lhokseumawe.

Semenjak beberapa tahun yang lalu, Premier Oil Andaman Ltd bersama SKK Migas telah melakukan koordinasi kepada berbagai stakeholder di Provinsi Aceh. Premier Oil Andaman akan melakukan pengeboran eksplorasi pada tahun 2022. Saat ini kegiatan yang baru dilakukan Premier Oil Andaman Ltd adalah persiapan pra pengeboran yakni multiclient 3rd party 3D seismic. Beberapa Langkah-langkah persiapan terkait program pengeboran secara intensif tengah dipersiapkan Premier Oil Andaman Ltd bersama tim teknis SKK Migas.

"Saat ini SKK Migas dan Premier Oil Andaman Ltd sedang dalam proses mempersiapkan rencana pengeboran yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengeboran nantinya, kami bersama KKKS juga akan kembali mengupdate dan melakukan silaturahmi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat," sebut Yanin.

Hal tersebut juga didukung Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Mahdinur. Menurutnya, untuk kegiatan di atas 12 mil merupakan kewenangan pusat. Namun demikian diharapkan dengan adanya kegiatan pengeboran ini daerah tetap mendapat perkembangan informasi melalui sosialisasi, sehingga pemerintah daerah dapat membantu memberikan dukungan kelancaran kegiatan dan memberi informasi kepada publik di Aceh. []