Wacana Perawat Tak Boleh Layani Pasien Lawan Jenis Bisa Jadi Disetujui

RSU Daerah Tgk Chik Ditiro, Kabupaten Pidie. Foto: Mahfudh untuk Acehkini

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Provinsi Aceh, akan melakukan pengkajian terkait surat saran yang dilayangkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pidie kepada Bupati Pidie.

Dalam surat itu, ulama mengusulkan agar perawat kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit tidak melayani pasien lawan jenis.

"Pemkab Pidie setuju selama tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Makanya kami akan melakukan pengkajian dulu," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Muhammad Fadhil, dihubungi Acehkini, Jumat (22/3).

Ilustrasi perawat Foto: pixabay

Fadhil menyebutkan, Bupati Pidie, Roni Ahmad alias Abusyiek, sudah membaca surat tersebut. Menurutnya, Bupati Pidie dan MPU Pidie selalu menggelar pertemuan setiap bulannya. "Bupati sudah membaca surat itu, karena Bupati Pidie dan MPU Pidie selalu menggelar pertemuan bulanan," tutur dia.

Selain itu, pihak Pemkab Pidie akan melihat kesiapan dan keseimbangan jumlah perawat. "Ini menjadi bahan masukan. Dan besar kemungkinan diterapkan," kata Fadhil.

Sebelumnya, MPU Pidie, menyarankan agar pemerintah setempat mengeluarkan aturan mengenai tenaga keperawatan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit tidak melayani pasien lawan jenis.

Penyataan itu termasuk dalam salah satu poin yang disampaikan oleh MPU Pidie dalam surat pertimbangan dan saran yang ditujukan kepada Bupati Pidie, Roni Ahmad. Surat bernomor 451.7/089/2019M itu disampaikan pada Selasa, 5 Maret 2019.

Surat tersebut diteken oleh Ketua MPU Pidie, Teungku H Ismi A. Jalil; Wakil Ketua I, Teungku H Ilyas Abdullah; dan Wakil Ketua II, Teungku H Muhammad Amin Ibrahim. []

Reporter: Habil Razali