Ketertinggalan Pembangunan Papua Masih Jadi Sorotan

28 Desember 2017 13:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Diskusi Papua dalam Sorotan Asean Study Centre (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Diskusi Papua dalam Sorotan Asean Study Centre (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)
ADVERTISEMENT
ASEAN Study Centre (ASC) Universitas Indonesia menyelenggarakan diskusi refleksi Akhir Tahun 2017 bertajuk 'Papua dalam Sorotan: Pendekatan Holistik untuk Papua' yang diselenggarakan di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Kamis (28/12).
ADVERTISEMENT
Direktur eksekutif ASC Universitas Indonesia Edy Prasetyono dalam mengatakan bahwa ada banyak masalah di Papua yang semakin lama semakin kuat.
"Mulai dari masalah kesenjangan sosial, pembangunan politik dan keamanan, ada masalah tentang bagaimana isu ini menjadi isu internasional, semakin lama semakin kuat, ada masalah pula politik identitas, macam macam," ujar Edy dalam sambutannya.
Edy menuturkan dialog ini bertujuan untuk menjawab masalah sosial di Papua, dan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata Internasional.
"Kami ingin menegaskan bahwa kita punya kepentingan yang sama, untuk memperkuat posisi Indonesia di mata Internasional," terang Edy.
Permasalahan tersebut diungkapkan oleh salah satu pembicara dalam diskusi. Ketua Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada Bambang Purwoko mengatakan salah satu permasalahan di Paupa sistem pemilihan kepala daerah yang belum efektif serta pemilihan kepala daerah yang selalu diwarnai konflik.
ADVERTISEMENT
"Contoh konkretnya mengapa Papua harus pemilihan langsung padahal tingkat pendidikan di Papua dan Daerah lain berbeda. Saya sedang melakukan penelitian bahwa Pilkada salah satu membuat hancur daerah," ujar Bambang.
Sementara dari pembicara yang lain, Pengamat Pertahanan UI Andi Widjajanto mengatakan permasalahan yang kerap terjadi di Papua higga saat ini adalah kekerasan terhadap warga sipil.
"Kekerasan Papua harus diakui masih terjadi. Hari ini di masa pemerintahan Jokowi tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk melakukan tidnkan represif menyelesaikan masalah Papua," tutup Andi.