Panglima TNI Baru Harus Netral dalam Politik

Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan mengakhiri masa baktinya pada Maret 2018. Karena itu Presiden Joko Widodo diharapkan mencari penggantinya dengan sosok yang bisa membawa reformasi TNI, serta bisa memodernisasi alutsista.

Selain itu, Presiden Joko Widodo harus melakukan rotasi matra dalam pergantian Panglima TNI. Jenderal Gatot yang berasal dari Angkatan Darat maka penggantinya nanti digilir ke Angkatan Udara.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan hal tersebut pada diskusi yang diselenggarakan oleh Setara Institute yang bertajuk 'Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI' di Bakoel Koffie, Cikini Jakarta (23/11).

Al Araf mengatakan bahwa pergantian Panglima harus menjadi penyegaran di tubuh TNI. Dia menilai telah terjadi stagnasi regenerasi di tubuh TNI. "Kita tahu Panglima Gatot ini lulusan Akademi Militer 1982, saat ini ada banyak Pamen (perwira menengah) yang tidak bisa naik ke atas, artinya telah terjadi stagnasi," ujar Al Araf.

Pengarahan kepada Prajurit TNI-Polri se-Maluku (Foto: Ahmad Romadoni/kumparan)

Kemudian lanjut Al Araf, Panglima TNI yang baru nantinya harus bebas dari kasus pelanggaran HAM serta perlu komit dengan reformasi di tubuh TNI dan mendorong modernisasi alutsista. Dia mendorong agar pergantian dilakukan paling lama awal bulan Desember ini, mengingat jadwal DPR yang akan memasuki masa reses.

Tak hanya itu, Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot harus bebas dari aktifitas politik. Sebab dia menilai Gatot lebih banyak berbicara terkait partai politik, yang menurutnya itu merupakan langkah yang tak tepat.

"Seharusnya Panglima lebih banyak berbicara soal pertahanan, kesejahteraan prajurit bukan di munas partai politik, itu offside menurut saya," tutupnya Al Araf.

Reporter: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan