News
·
28 Desember 2020 16:17

Catatan Akhir Tahun 2020 (Saya) untuk KPK

Konten ini diproduksi oleh Adi Heryadi
Catatan Akhir Tahun 2020 (Saya) untuk KPK (1798)
Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Lebih banyak mana ya? Pegawai kpk yang keluar atau OTT KPK atas pejabat publik di tahun 2020?
ADVERTISEMENT
Kurang lebih setahun revisi UU KPK bergulir, UU No.19 tahun 2019 yang mengharuskan penyadapan dan penggeledahan dengan izin dewan pengawas, dan pegawai KPK adalah seorang aparatur sipil negara berlaku. Sejak januari sampai november 2020 tercatat 38 pegawai KPK yang mengundurkan diri, memang jumlah 38 orang yang mundur dan tidak semua nya karena alasan ketidakpuasan akan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dari kurang lebih 1600 pegawai KPK yang ada bukanlah jumlah yang terlalu signifikan dari sisi kuantitas.
Namun dari aspek kualitas satu, dua, atau tiga orang pegawai (apalagi yang sudah lama bergabung di KPK) mundur dan secara tegas menyatakan alasan pengunduran dirinya karena telah terjadi pelemahan KPK melalui revisi UU tersebut patut menjadi renungan dan introspeksi pengambil kebijakan dan pembuat UU bahwa ada sesuatu yang ditolak (kalau tidak boleh disebut di lawan) oleh kalangan internal yang dari awal sudah menyuarakan penolakannya.
ADVERTISEMENT
Robbins mengatakan respons pegawai atas ketidakpuasan kerja yang dialami bisa berbentuk keluar atau meninggalkan pekerjaannya, bisa juga berbentuk voice atau menyuarakan ketidakpuasannya di dalam dan mencoba memberikan saran untuk perbaikan di dalam.
Respons lainnya atas ketidakpuasan kerja menurut Robbins juga bisa dengan mengabaikan yaitu sikap yang membiarkan keadaan semakin memburuk serta ada juga respons loyalis yang tetap membela institusinya terhadap kritikan dari luar dan tetap berharap kondisi akan kembali membaik. Rumit dan panjang nya proses penyadapan maupun penggeledahan dan independensi pegawai KPK serta hal lain seperti terungkap lewat saksi Novel baswedan pada sidang MK 23 September 2020 semakin menguatkan dugaan penulis bahwa keluarnya pegawai KPK tersebut merupakan reaksi atas ketidakpuasan terhadap UU No.19 tahun 2019.
ADVERTISEMENT
Tahun 2020 KPK juga mencatat ada 4 bupati dan 2 menteri terkena OTT, selain komisioner KPU dan beberapa penyelenggara negara lainnya. Sesuatu yang sungguh mengejutkan publik dan tentu memperoleh apresiasi di tengah pesimisme kinerja KPK sejak revisi UU KPK.
Namun KPK dengan pegawai-pegawainya yang selama ini terkenal militan dalam hal pemberantasan korupsi masih harus berjuang keras untuk mengembalikan kepercayaan publik yang memorinya sudah terlanjur di isi dengan banyaknya OTT pejabat publik dari berbagai lini pada masa sebelum berlakunya revisi UU KPK.
Penulis sangat yakin bahwa encoding publik dalam storage-nya tentang KPK adalah OTT dan ketika membaca berita atau mendapat info KPK melakukan OTT seolah retrieval atau pemanggilan kembali memori itu memang KPK adalah OTT.
ADVERTISEMENT
KPK memang dilahirkan karena amanah reformasi di mana saat itu kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum yang ada sangat lemah dan korupsi merajalela di semua lini kehidupan. Maka OTT yang terjadi di tahun 2020 walau masih kalah jumlah dari periode KPK sebelumnya tetap harus kita apresiasi dengan tetap kritis, apakah minimnya jumlah OTT di tahun 2020 ini karena memang implikasi UU No.19/2019 atau memang karena upaya pencegahan yang digaungkan kepemimpinan komisioner KPK baru periode 2019-2023 berhasil membuat orang tidak ingin melakukan korupsi lagi?
Sebuah pertanyaan yang masih membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Dari aspek rentang waktu OTT KPK di tahun 2020 ini juga tampak menyolok, sejak OTT pertama januari 2020 atas bupati Sidoarjo dan komisioner KPU yang patut diduga adalah hasil proses sebelum revisi UU KPK dengan OTT bupati kutai timur di medio Juli 2020 kemudian berlanjut OTT menteri dan bupati/wali kota di November 2020 rasanya makin menguatkan dugaan penulis bahwa memang UU No.19/2019 ini membuat kerja pemberantasan korupsi menjadi lambat.
ADVERTISEMENT
Mungkin catatan penulis belum lengkap untuk menceritakan kembali proses perjalanan lembaga antirasuah yang pernah penulis idolakan karena OTT dan pemberantasan korupsi juga tentu upaya pencegahannya di tahun 2020 ini.
Namun pertanyaan awal penulis di atas ingin penulis jawab dengan penutup bahwa membandingkan antara lebih banyak jumlah pegawai KPK yang keluar dengan jumlah OTT KPK tahun 2020 mungkin tidak terlalu penting, melihat ada masalah yang jauh lebih besar atas kuantifikasi angka itu menjadi teman refleksi akhir tahun kita bersama sembari berdoa semoga MK segera menjawabnya dengan keputusan terbaik.
----------------------------------------------------------------------
Adi Heryadi
Dosen Psikologi Unjani Yogyakarta

sosmed-whatsapp-whitesosmed-facebook-whitesosmed-twitter-whitesosmed-line-white