Jalan Panjang Bendungan Paselloreng di Wajo hingga Diresmikan Presiden Jokowi

Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Presiden Jokowi akhirnya meresmikan Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis (9/9/2021). Bendungan ini merupakan salah satu dari 17 bendungan yang ada di tanah air yang ditargetkan rampung hingga tahun 2021.

Ini merupakan kunjungan kedua Jokowi di Kabupaten Wajo. Catatan penulis, kunjungan pertama Jokowi ke Kabupaten Wajo sebagai presiden pada 3 Juli 2018 silam. Kala itu, Jokowi berkesempatan meninjau progress pembangunan Bendungan Paselloreng yang berada di wilayah Kecamatan Gilireng ini.

Sebagai seorang yang lahir dan besar di Kabupaten Wajo, Paselloreng sudah menjadi hal yang familiar bagi saya. Sebelum disulap menjadi bendungan, Paselloreng merupakan sebuah desa yang masuk wilayah Kecamatan Gilireng dengan kontur tanah perbukitan yang cocok untuk perkebunan dan peternakan sapi.

Ide tentang pembangunan Bendungan Paselloreng sudah mulai mencuat di masa kepemimpinan Bupati Wajo periode 1993-1998, Dachlan Maulana, yang menginginkan ada bendungan yang bisa mengairi lahan persawahan di kawasan timur Kabupaten Wajo. Sebelumnya, Wajo sudah memiliki Bendungan Kalola di Kecamatan Maniangpajo dan Bendung Awo di Kecamatan Keera.

Perjuangan mewujudkan Bendungan Paselloreng kemudian berlanjut ke Bupati Wajo periode 1998-2003 Naharuddin Tinulu serta Bupati Wajo periode 2003-2008 Andi Asmidin.

Pencanangan pembangunan Bendungan Paselloreng oleh Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, pada 16 Juni 2014. Foto: Dok. Adi Pallawalino

Namun demikian, titik terang pembangunan Bendungan Paselloreng mulai intens di masa kepemimpinan Bupati Wajo periode 2008-2018, Andi Burhanuddin Unru. Hal itu ditandai dengan pencanangan pembangunan Bendungan Paselloreng oleh Gubernur Sulsel kala itu yang kini menjadi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, pada 16 Juni 2014.

Pencanangan ini sekaligus memulai relokasi warga Desa Paselloreng ke Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Bekkae. Pemerintah juga mulai melakukan pembayaran ganti rugi lahan bagi warga yang lahannya terdampak dan masuk dalam wilayah genangan Bendungan Paselloreng dan Bendung Gilireng.

Selepas pencanangan Bendungan Paselloreng, giliran Menteri Desa, Permukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, yang menyambangi kawasan perkampungan transmigrasi di Desa Bekkae, Kecamatan Gilireng, pada 7 November 2014.

Selain dihuni sejumlah warga transmigran asal Pulau Jawa, beberapa warga Desa Paselloreng yang terdampak pembangunan bendungan direlokasi ke permukiman transmigran ini.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Bendungan Paselloreng pada 3 Juli 2018. Foto: Dok. Adi Pallawalino

Pada 3 Juli 2018, Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk kali pertama meninjau progress Bendungan Paselloreng dan tiga tahun berselang kembali ke Kabupaten Wajo untuk meresmikan bendungan ini.

Data Kementerian PUPR, Bendungan Paselloreng memiliki luas genangan 169 hektare dengan kapasitas tampung 138 juta meter kubik untuk mengairi 8.510 hektare sawah di empat kecamatan, yakni Gilireng, Sajoanging, Penrang, dan sebagian Majauleng.

Bendungan Paselloreng yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 771,69 miliar ini sekaligus akan dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk 4 kecamatan tersebut sebesar 200 liter/detik.

Di samping itu sebagai konservasi sumber daya air, pengendalian banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar, pengembangan pariwisata, dan potensi listrik 2,5 MW.

Meliput kunjungan Jokowi di Bendungan Paselloreng pada 3 Juli 2018.