Opini & Cerita11 September 2020 17:55

Simalakama Penanganan COVID-19: Antara Pemulihan Ekonomi vs Kesehatan

Konten kiriman user
Simalakama Penanganan COVID-19: Antara Pemulihan Ekonomi vs Kesehatan (816642)
Ilustrasi corona. Foto: Maulana Saputra/kumparan
Enam bulan sudah virus Corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 menyerang Indonesia. Selama satu semester tersebut, tingkat penyebarannya masih tinggi dan jumlahnya terus bertambah. Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, hingga 10 September 2020, tercatat ada 207.203 kasus positif COVID-19 di Indonesia, dengan pasien sembuh berjumlah 147.510 orang, dan meninggal sebanyak 8.456 orang.
ADVERTISEMENT
Dari data tersebut bisa dilihat bahwa upaya penanggulangan pandemi COVID-19 masih belum optimal. Prediksi pemerintah bahwa COVID-19 selesai pada September pun akhirnya meleset. Alih-alih selesai, penyebaran virus Corona malah makin ganas dan mengkhawatirkan. Penambahan kasus baru pada 3 September 2020 bahkan mencatat rekor tertinggi harian yaitu 3.622 kasus.
DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kondisinya pun makin mengkhawatirkan. Hingga 10 September 2020, tercatat 51.287 orang terkonfirmasi positif COVID-19, dengan 38.226 orang sembuh dan 1.365 orang meninggal. Rekor tertinggi kasus harian sebanyak 1.450 orang terjadi pada 10 September 2020. Dengan kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta akhirnya kembali memberlakukan PSBB total mulai 14 September 2020.
Kegagalan dalam menangani COVID-19 ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pemerintah pusat lebih mementingkan pemulihan ekonomi ketimbang pemulihan kesehatan. Itu bisa dilihat dari anggaran COVID-19, di mana dari total anggaran Rp 695,28 triliun, sebagian besar yakni 87% atau Rp 608 triliun di antaranya diperuntukkan bagi pemulihan ekonomi. Adapun anggaran untuk kesehatan hanya Rp 87 triliun atau 13% dari total anggaran.
ADVERTISEMENT
Perincian anggaran untuk pemulihan ekonomi yaitu perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, insentif UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, dan bantuan sosial kementerian/lembaga Rp 106,11 triliun.
Anggaran pemulihan ekonomi ini dimaksudkan agar Indonesia terhindar dari ancaman resesi. Berbagai bantuan digulirkan kepada masyarakat dan dunia usaha supaya roda perekonomian berputar kembali, mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sembako, subsidi listrik, subsidi pajak, subsidi bunga kredit, subsidi gaji, kartu prakerja, hingga penyertaan modal negara untuk restrukturisasi padat karya serta dana talangan modal kerja untuk sejumlah BUMN.
Akan tetapi, penyerapan anggaran COVID-19 tersebut berjalan sangat lamban, bertele-tele, birokratis, dan banyak sekali persyaratannya. Kalaupun ada dana yang sudah cair, penyalurannya sering salah sasaran.
ADVERTISEMENT
Kisruhnya penyerapan anggaran COVID-19 ini mengakibatkan perekonomian Indonesia makin terpuruk. Triwulan I pertumbuhan ekonomi RI masih positif di angka 2,97%. Namun pada triwulan II minus 5,32%. Untuk triwulan III, Menkeu Sri Mulyani memprediksi berada di kisaran 0% hingga minus 2%.
Kondisi ini diperparah dengan keputusan pemerintah yang terlalu terburu-buru membuka aktivitas perekonomian seperti membuka pasar, mal, perkantoran, dan objek wisata. Pembukaan aktivitas ekonomi ini bukannya memperbaiki perekonomian, tetapi sebaliknya justru menambah klaster baru penyebaran virus Corona.
Jika untuk ekonomi pemerintah begitu royal mengucurkan anggaran dengan serangkaian bantuan dan subsidi serta dana talangan modal kerja dan restrukturisasi, tidak demikian halnya dengan anggaran kesehatan.
Anggaran kesehatan untuk masyarakat nyaris tidak ada. Anggaran hanya untuk orang-orang yang sudah positif Corona, yaitu untuk biaya rumah sakit, obat-obatan, biaya dokter, dan paramedis, serta biaya pemakaman. Bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, semua biaya ditanggung sendiri. Adapun, bagi masyarakat yang tidak terpapar virus Corona, mereka harus merogoh kocek sendiri untuk menjaga kesehatannya.
ADVERTISEMENT
Untuk beli masker misalnya, masyarakat harus beli sendiri. Demikian pula handsanitizer, pengadaan perangkat wastafel dan cuci tangan+sabun, harus dibiayai sendiri. Rapid test dan swab test juga harus bayar sendiri. Belakangan, pemerintah mulai membiayai rapid test dan swab test, itupun dalam jumlah yang terbatas.
Ke depan, untuk imunisasi vaksin COVID-19, lagi-lagi masyarakat harus membiayai sendiri yang harganya mencapai Rp 440.000,- per dosis. Pemerintah hanya menanggung biaya vaksin bagi masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan, itupun hanya terbatas pada peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang berjumlah 93 juta orang.
Simalakama Penanganan COVID-19: Antara Pemulihan Ekonomi vs Kesehatan (816643)
Ilustrasi corona. Foto: Pixabay

Disiplin Masyarakat Rendah

Selain masalah jomplangnya anggaran COVID-19 dan fokus pemerintah yang lebih mementingkan pemulihan ekonomi, rendahnya disiplin masyarakat mematuhi protokol kesehatan juga menjadi penyebab masih tingginya penularan virus Corona di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan sebenarnya sudah ada. Pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Inpres tersebut antara lain mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Melalui Inpres tersebut, Presiden memerintahkan seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan COVID-19.
Peraturan yang dibuat masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan, baik yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, maupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
ADVERTISEMENT
Meski sudah ada sanksi, nyatanya pelanggaran terhadap protokol kesehatan masih saja terus terjadi. Pemprov DKI Jakarta bahkan berhasil mengumpulkan uang denda pelanggaran hingga Rp 4 miliar. Jika besaran denda diasumsikan Rp 250.000,- per pelanggaran, berarti sudah terjadi 16.000 kali pelanggaran. Masyarakat sepertinya sudah sangat bebal dan abai dengan kesehatan. Bahkan masih ada sebagian anggota masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19. Tidak heran jika banyak kejadian pengambilan paksa jenazah dari rumah sakit lantaran anggota keluarganya tidak percaya dengan virus Corona.
Sanksi yang diterapkan selama ini ternyata tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada para pelanggar. Sudah saatnya pemerintah menerapkan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat jika ingin menurunkan angka penularan dan memutus rantai penyebaran virus Corona di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Jika perlu, pemerintah menerapkan sanksi yang mirip-mirip atau mendekati sanksi dalam UU Kekarantinaan. Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
Sementara itu, di sisi lain, pemerintah hendaknya juga harus lebih fokus dalam menangani COVID-19 ini. Memang, upaya penanganan pandemi virus Corona seperti makan buah simalakama, sulit menentukan mana yang harus diprioritaskan, apakah pemulihan ekonomi terlebih dahulu atau kesehatan.
Namun apa pun itu, pemerintah harus mampu mencari solusi terbaik, dan menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dan perbaikan kesehatan. Kita semua sudah lelah menghadapi virus mematikan ini. Semoga COVID-19 cepat berlalu.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini adalah kiriman dari user, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Tim Editor
drop-down
sosmed-whatsapp-white
sosmed-facebook-white
sosmed-twitter-white
sosmed-line-white