Jika Socrates Bangkit dari Kubur, Ia Akan Menentang KPU

Agaton Kenshanahan
Jurnalis Liputan Khusus kumparan
Konten dari Pengguna
24 November 2018 21:17 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Agaton Kenshanahan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Jika Socrates Bangkit dari Kubur, Ia Akan Menentang KPU
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Jika filsuf kenamaan Yunani Socrates saat ini juga bangkit dari kuburnya dan kebetulan mengunjungi Indonesia, hal yang mungkin ia akan lakukan pertama adalah lantang menentang kebijakan KPU RI melibatkan penyandang disabilitas mental (sakit jiwa/gila) untuk mencoblos dalam pemilihan umum.
ADVERTISEMENT
Kita lantas akan bertanya mengapa? Bukankah setiap orang dianggap setara dan diperlakukan sama dalam demokrasi? Lagi pula, untuk apa pula Socrates bangkit dari kubur dan mengurusi orang gila boleh atau tak boleh memilih presiden di Indonesia?
Soal ini, Socrates menjawab dengan begitu “sopan” dalam sebuah metafor ketika berdialog dengan seorang muridnya, Adeimantus. Socrates bercerita tentang sebuah kapal yang dimiliki oleh orang kuat, tapi tak punya pendengaran dan penglihatan yang baik. Pemilik kapal ini juga tak paham betul tentang ilmu navigasi.
Singkat cerita, sang pemilik kapal mencari seorang nakhoda untuk memimpin jalannya laju kapal di tengah lautan. Di alam pengibaratan cerita Socrates, semua kru yang berada di atas kapal tersebut merasa dirinya layak untuk menjadi nakhoda. Meskipun sebenarnya tak ada yang benar-benar tahu tentang ilmu mengenai bagaimana cara menjalankan kapal.
ADVERTISEMENT
Para kru kapal saling percaya bahwa sebenarnya tak ada yang betul-betul mampu untuk menjalankan kapal. Ilmu navigasi kapal itu cuma hoaks kata mereka. Dan jika ada orang yang berkata sebaliknya, maka ia akan dianggap salah dan dihukum mati.
Akibatnya kru yang berminat menjadi nakhoda berlomba-lomba untuk membujuk pemilik kapal tersebut. Mereka membujuk agar dipilih sebagai nakhoda dengan cara apapun. Termasuk misalnya dengan mencekoki sang pemilik kapal dengan minuman keras atau memberinya makanan enak. Ketika sudah terpilih menjadi nakhoda, sang kru ini mengarahkan kapal sekehendak hatinya.
Metafor cerita kapal ini terekam dengan baik dalam buku VI The Republic yang ditulis oleh filsuf murid Socrates, Plato. Apa yang hendak disampaikan oleh Socrates ini sebenarnya adalah apa yang terjadi di alam demokrasi Athena pada saat itu. Pengibaratan itu pun relevan di alam demokrasi mana pun termasuk Indonesia.
ADVERTISEMENT
Sang pemilik kapal dalam cerita Socrates sebenarnya merupakan metafor dari konstituen atau rakyat yang merupakan pihak paling punya kuasa (orang kuat) di alam demokrasi. Sedangkan kapalnya adalah negaranya.
Sayangnya, rakyat ini tidak semuanya berpikir rasional dan punya pandangan baik tentang bagaimana cara memilih nakhoda kapal yang merupakan metafor dari pemimpin negara. Hal itu bisa disebabkan karena ia tak paham tentang politik yang diibaratkan sebagai ilmu navigasi, atau hal-hal lain yang membuatnya tak mampu memilih dengan baik.
Dalam kondisi rakyat normal saja, ada beberapa dari mereka yang memilih pemimpin dengan ketidaktahuan. Mungkin karena kurangnya pendidikan politik, ada yang cenderung ikut-ikut saja dengan iming-iming kampanye para kru kapal (calon presiden) berupa minuman keras (misal: politik uang) atau makanan enak (misal: kebijakan populis tak rasional).
ADVERTISEMENT
Ketidaktahuan itulah yang kemudian membuat sebuah negara, di alam demokrasi, memilih pemimpin yang buruk. Apabila dalam kondisi rakyat normal saja pemimpin buruk bisa terpilih, maka bagaimana jika yang memilih pemimpin itu adalah orang yang gila?
Apa yang menjadi hirauan Socrates dalam ceritanya adalah bagaimana rakyat pun harus punya pengetahuan cara memilih pemimpin yang baik dan benar. Pasalnya, membiarkan rakyat yang tak punya pengetahuan tentang itu sama saja mengarahkan kehidupan rakyat sendiri ke dalam liang kehancuran.
Bagi Socrates, memilih pemimpin adalah sebuah kecapakan sehingga hak tersebut tidak bisa diberikan pada siapapun demi sebuah skema prosedural demokrasi yaitu voting. Inilah yang menjadi dasar mengapa Socrates bakal lantang menentang kebijakan KPU RI melibatkan orang gila dalam pemilu jika tiba-tiba ia bangkit dari kuburnya.
ADVERTISEMENT