• 7

USER STORY

Pemahaman Homestay dan Pengaturannya

Pemahaman Homestay dan Pengaturannya


Ilustrasi Homestay

Homestay, tinggal bersama warga setempat (Foto: mooyuei)
Kementerian Pariwisata mempunyai tugas dan target berat utk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia. Berbagai upaya promosi pariwisata termasuk ke manca negara terus dilakukan. Kemenpar juga telah menetapkan 10 destinasi pariwisata. Namun hingga akhir 2016 kunjungan wisatawan manca negara (wisman) baru mencapai 12 juta dari target 20 juta wisman di 2019. Pertanyaan kita di sisa tiga tahun ini, apa akan ada penambahan tujuh juta wisman ?
Banyak program dilaksanakan untuk mendukung kesuksesan 10 destinasi unggulan Pariwisata, salah satunya melalui penciptaan ratusan atau ribuan homestay. Sayang baik Kemenpar maupun publik belum mempunyai pemahaman yang sama tentang homestay. Bahkan aturannya pun belum dipersiapkan.
Akibatnya pembangunan homestay terkesan amburadul dan menyalahi esensi dari homestay itu sendiri. Berbondong-bondong publik berinvestasi dalam membangun homestay, bahkan Pemda dan BUMN pun tertarik untuk ikut membangun homestay.
Pada dasarnya homestay adalah rumah biasa yang disewakan kamar-kamarnya untuk turis yg memerlukan penginapan selama beberapa waktu dan mereka tinggal satu rumah dengan pemiliknya. Pemilik rumah umumnya tidak menyediakan fasilitas lain selain kamar tidur dan perlengkapannya, ditambah air minum atau sekedar ikut sarapan pagi. Namun apa yg terjadi dengan homestay yang sekarang bermunculan sangat masif di sekitar daerah wisata, misalnya Tanjung Lesung, Labuan Bajo, dsb.
Masyarakat membangun homestay layaknya penginapan/losmen/hotel yg dilengkapi dengan fasilitas lain seperti restoran, tempat bermain, sarana olahraga, dsb. Namun mereka tidak menjualnya sebagai hotel/losmen/penginapan tetapi sebagai homestay.
Anehnya Pemda setempat diam saja. Bahkan ketika saya tanyakan ke Pemda dan ke Kementerian Pariwisata mereka pura-pura tidak tahu dan tidak ada keinginan untuk melakukan penertiban. Mengapa saya sampaikan ini? Karena di kemudian hari ini bisa bermasalah dengan banyak hal, seperti persoalan sosial dengan penduduk setempat, persoalan penerimaan pajak ke negara, mengganggu minat investasi dari investor hotel atau daerah wisata di daerah tersebut, dsb.
Persoalan sosial akan muncul karena adanya gesekan dengan masyarakat sekitar, mengingat pemilik homestay abal-abal pasti pendatang. Dari sisi penerimaan pajak juga melanggar, karena fungsi homestay abal-abal itu kan lebih menyerupai hotel/penginapan yang struktur dan katagori pajaknya jelas, tetapi karena statusnya homestay mereka tidak mau bayar pajak seperti aturan yg ada. Belum lagi kita lihat dampak lingkungannya, dsb.
Lalu jika lokasi homestay abal0abal akan digusur untuk proyek publik, negara bisa dituntut soal ganti rugi yang menggila.
Untuk itu mumpung belum terlambat, Kemenpar harus mengaturnya segera. Jangan sampai target 20 juta wisman tidak tercapai karena investor perhotelan ragu bahwa daerah wisata yg ditawarkan sudah padat dengan homestay dan lingkungan sudah kacau, seperti di Tanjung Lesung.
Semoga Kemenpar bisa cepat sadar.
Agus Pambagio

PersonalPariwisata

500

Baca Lainnya