Mendagri Ajak Para Calon Kepala Daerah Adu Gagasan Atasi Covid di Pilkada





J

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 harus menjadi ajang bagi para calon Kepala Daerah untuk saling beradu gagasan. Adu gagasan dalam  mencegah dan menanggulangi pandemik Covid-19 beserta dampaknya yang diharapkan muncul dalam kontestasi pemilihan. Pilkada mesti menjadi moment penting untuk menguji kepedulian para kandidat dalam melindungi warga dari pendemik Covid-19.

“Penanganan pandemi Covid-19 tidak akan bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah pusat, karena adanya sistem desentralisasi otonomi daerah. Inilah saatnya para kepala daerah memberikan kontribusi maksimal,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/7).

Sejalan pelaksanaan Pilkada, Tito menilai momen penting ini bisa menjadi alat ukur kepedulian calon pemimpin mereka terhadap warga masyarakat yang (akan) mereka pimpin. “Dengan demikian, Pilkada adalah momen penting dan pas untuk ajang adu gagasan dan berbuat nyata secara maksimal bagi para kontestan dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” kata Tito.  

Terkait pelaksanaan Pilkada, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, memaparkan pengalaman Korea Selatan (Korsel) yang lebih dulu menggelar pemilu di tengah pandemik dengan tingkat partisipasi pemilih yang meningkat dari 58 persen menjadi 62 persen, dengan melibatkan partisipasi aktif para kontestan Pilkada.  

"Salah satu temuan penelitian mereka adalah karena masalah Covid-19 ini menyentuh semua masyarakat, sehingga akhirnya 29 juta pemilih menjadi  sangat concern dengan isu Covid. Isu Covid-19 menjadi isu sentral dalam kampanye,” kata Akmal. 

Ada 270 daerah lanjut Akmal yang akan menggelar Pilkada. Dan diperkirakan ada 220 petahana yang akan kembali bersaing di ajang pemilihan. " Ini tentunya sebagai potensi untuk menangani Covid-19 secara lebih partisipatif," kata Akmal.

Sementara itu Peneliti Kebijakan Publik, Universitas Brawijaya, Hermawan mengharapkan Pilkada tahun ini dapat melahirkan para calon pemimpin daerah sekaligus solusi maker. Terutama pemimpin yang berkomitmen mencegah dan mengatasi wabah Covid 19. Selain itu, pemimpin baru mesti mampu menuntun masyarakat dan aparatur untuk menjalankan cara hidup normal baru di segala bidang mulai kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, dll. melalui tata kelola yang lebih jelas.

"Ada hikmah penting yang dapat dipetik dari momen Pilkada serentak di era pandemi, yakni membangun sistem ketahanan nasional bersama yang efektif agar semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung untuk mengatasi masalah berskala luas seperti pandemic Covid-19, jadi bukan sekedar momen politik," kata Hermawan.

Hermawan menambahkan, Pilkada secara nasional hendaknya dapat  menciptakan jejaring ketahanan bersama dalam mengatasi pandemi. Upaya membentuk sistem ketahanan nasional dapat dimulai dari daerah yang secara teknis operasional dapat digali dari ide-ide inovatif dan smart para kontestan politik Pilkada. 

“Jika perlu mereka harus menyusun proposal tertulis sejak awal bagaimana upaya mengatasi masalah pandemik ini sebagai prasyarat mengikuti Pilkada atau sebagai platform politik utama Pilkada edisi tahun ini," katanya.