news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Wikileaks Mengingatkan Kita pada Pencurian NSA/GCHQ terhadap Data Warga Pakistan

Ahmad Rifai
"Apapun yang membuatmu terbakar itu diperlukan!"
Konten dari Pengguna
12 Juni 2017 16:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Ahmad Rifai tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Wikileaks Mengingatkan Kita pada Pencurian NSA/GCHQ terhadap Data Warga Pakistan
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
Pada tanggal 6 Juni, The Intercept dan kantor berita lainnya mewartakan mengenai sebuah laporan National Security Agency (NSA) yang bocor, kurang lebih berisi tentang analisis usaha intelijen militer Rusia untuk meretas sistem pemilu, beberapa hari sebelum Pemilu Presiden AS di tahun 2016.
ADVERTISEMENT
Sebagai tanggapan atas berita ini, Wikilieaks berkicau di Twitter tentang ‘AS dan MI6’ yang mencoba mencuri data para pemilih, dan terkait dengan kutipan yang dibuat oleh Julian Assange, pendiri organisasi tersebut, di tahun 2013 tentang dugaan pencurian data ini.
Menurut Wikileaks dan Assange, baik GCHQ dan NSA memperoleh akses ke database milik Pakistan, National Database and Registration Authority (NADRA), untuk mendapatkan catatan indentifikasi warga Pakistan, agaar dapat melacak siapa pun yang mereka duga terlibat dalam aksi terorisme.
Meskipun pengungkapan ini awalnya telah dibagi empat tahun yang lalu, dan juga dipublikasin oleh Dawn pada 2011 sebagai bagian dari kerjasama dengan Wikileaks.
Wanti-wanti yang dinyalakan oleh Wikileaks telah membawa kembali kepada perhatian publik, saat kekhawatiran tentang privasi dan pengawasan global yang meningkat sejak akhir Perang Dingin.
ADVERTISEMENT
Situs web populer, ProPakistani, menghubungkan sebuah transkrip wawancara di tahun 2013 dengan Imran Khan, mantan pemain kriket dan pemimpin sekaligus pendiri partai politik populis Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).
Dalam wawancara yang diambil dari Arsip Internet pada 14 Januari 2013, Assange menyentil pencurian data pemilih melalui sebuah firma berbasis di Inggris bernama International Identity Service (IIS), melayani NADRA sebagai konsultan.
Bagian dari wawancara yang Assange sebut bahwa IIS merupakan ‘perusahaan utama’ yang merancang untuk memfasilitasi pencurian data pemilih adalah sebagai berikut:
“Imran, kami menemukan sebuah pesan diplomatik [09ISLAMABAD1642] di tahun 2009 dari Kedutaan Besar Islamabad. Perdana Menteri Gillani dan Menteri Dalam Negeri Malik pergi ke kedutaan dan menawarkan untuk berbagi data nasional dan database agensi registrasi.
ADVERTISEMENT
“Sistemnya saat ini terhubung melalui data paspor, juga Pemerintah Pakistan menambahkan kemampuan pengenalan suara dan wajah, serta memasang biometrik sistem di penyebrangan perbatasan Chennai yang tiap hari ada sekitar 30.000 hingga 35.000 orang menyebrang.
“Sistem NADRA, yaitu sistem pemungutan suara untuk semua pemilihan di Pakistan, dan sebuah perusahaan yang didirikan di Inggris, IIS, dipekerjakan sebagai konsultan NADRA guna menancapkan data NADRA pada seluruh Pakistan.
“Apa pendapatmu tentang hal ini? Apakah ini sebuah . . .? Menurutku, ini adalah sebuah pencurian beberapa harta nasional Pakistan, seluruh database rakyat Pakistan.”
Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, pesan diplomatik dan banyak yang lainnya bocoran pada akhir 2010, seperti dilaporkan oleh Dawn dan kantor berita lainnya.
ADVERTISEMENT
Informasi yang terbongkar pada saat itu tak hanya terus menimbulkan masalah privasi yang serius. Tapi juga menyoroti sebuah penghianatan dari kepercayaan warga Pakistan. Entah mereka yang tinggal di Pakistan atau luar negeri, ini juga mengabaikan secara terang-terangan hak asasi manusia, dan Pemerintah Pakistan yang belum mau mengakuinya.
Untuk membuat sebuah rekening bank, koneksi internet, membeli sebuah SIM card, atau melakukan layanan publik maupun transaksi lainnya, warga Pakistan diharuskan menyerahkan data personal biometrik ke NADRA, dengan keyakinan informasi pribadi mereka akan dilindungi.
Akan tetapi banyak yang tak memikirkan konsekuensi dari penyerahan data tersebut dan terlalu percaya pada sistem yang justru merugikan mereka.
Menurut pesan diplomatik dari tahun 2009, Menteri Dalam Negeri, Rahman Malik, “Menawarkan untuk membagi NADRA, yang menghasilkan informasi tentang warga Pakistan, dengan kesepakatan privasi yang dipaksakan.”
ADVERTISEMENT
Kesediaan mantan Perdana Menteri Pakistan Yusuf Raza Gillani dan Malik untuk pergi ke Kedutaan Besar AS di Islamabad dan membuat penawaran untuk membagi database NADRA, membuat semua hal ini semakin mencemaskan.
Selain itu, kondisi ini membuat warga yang bekerja di garda depan, seperti wartawan dan aktivis hak asasi manusia, yang paling rentan di zaman sekarang, sebab mereka ditangkap dan dilecehkan secara tak sah oleh pemerintah serta dipaksa untuk melepaskan hak dasar konstitusionalnya dan menerus hidup dalam pengawasan.
Di bulan Mei 2015, The Intercept melaporkan bahwa NSA menggunakan mobile data 55 juta orang Pakistan untuk melacak dan mencari tempat kepala biro Al Jazeera di Islamabad dalam sebuah daftar pantauan di 2012.
ADVERTISEMENT
Baik Pemerintah Pakistan maupun AS belum mengindikasi bagaimana atau mengapa informasi diteruskan ke NSA; meski pesan diplomatik pada 2009 memberi suatu saran, bila hanya sebagai spekulasi.
Ini bukan pertama kalinya pejabat atau badan pemerintah menjadi target badan intelijen internasional; menunjukkan bagaimana protokol dan praktik keamanan yang rentan berada pada tingkat nasional, terutama saat hal tersebut dipegang oleh pejabat yang rentan dalam penyelahgunaan data pribadi warganya.
NADRA adalah database terpusat warga yang telah menjadi sangat tak kompeten dan korup selama bertahun-tahun akibat kurangnya akuntabilitas.
Pelanggaran NADRA yang telah terjadi, semisal kesalahan dalam Computerized National Identity Card (CNIC), pejabat NADRA yang korup, CNIC palsu yang dikeluarkan untuk orang asing, pemblokiran CNIC milik warganya, serta kebijakan berbagi data NADRA dengan pihak luar dan web mereka.
Wikileaks Mengingatkan Kita pada Pencurian NSA/GCHQ terhadap Data Warga Pakistan (1)
zoom-in-whitePerbesar
Infografis di atas menyoroti bagaimana beresikonya data tersebut dan bagaimana NADRA tak kompeten dalam menangani informasi personal tiap warganya.
ADVERTISEMENT
Infografis di atas ingin menarik perhatian warga terhadap jenis pelanggaran semacam ini dan peluang kehilangan data yang mungkin terjadi, serta mengapa ini menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Sungguh kebutuhan akan Undang-Undang perlindungan data harus disorot.
Ada dua jenis kebobrokan dalam diri NADRA, yakni kesalahan yang berkait dengan CNIC dan korupsi secara resmi oleh NADRA.
Di tahun 2002, kepala NADRA, Sallem Ahmed Moeen, mengakui bahwa sekitar 300.000 CNIC telah dipersiapkan oleh NADRA dalam kondisi bermasalah, dikutip dari Dawn.
Komisi Pemilu Pakistan, ECP, tak dapat memverifikasi terlebih dahulu lebih dari 1,41 juta dari 4,26 juta pemilih potensial di distrik Lahore yang tedaftar dalam database NADRA, seperti yang dikutip dari Express Tribune.
ADVERTISEMENT
Sama dikutip dari Express Tribune, Pejabat NADRA tertangkap dalam menyiapkan kartu identitas palsu untuk karyawan perumahan masyarakat, Bahria Town, yang dikembangkan oleh konglomerat real estate, Malik Riaz.
Pejabat NADRA dengan ceroboh mengeluarkan sebanyak 5.000 CNIC kepada warga negara lain, 5062 kepada orang asing, dan 10 kepada warga India, serta penduplikatan juga ditemukan dalam database NADRA, dikutip dari Pakistan Post.
Pejabat dan agen NADRA ditangkap sebanyak lima kali karena menempa CNIC dan Child Registration Certificate (CRC) atau yang dikenal sebagai B Form, dikutip dari Dawn.
Dari Dunya News dan ARY, pejabat NADRA tertangkap basah melakukan korupsi dan suap beberap kali pada kurun waktu 2015-2016.
IIS meneruskan daftar empat puluh pejabat yang telah mengeluarkan CNIC palsu kepada para militan ke pemerintah federal. Menteri Dalam Negeri, Chaudhry Nisar Ali Khan, mengatakan bahwa lebih dari 64.000 kartu identitas nasional palsu telah dikeluarkan oleh NADRA pada tahun 2015. Kedua info ini dikutip dari Daily Pakistan.
ADVERTISEMENT
26 kartu identitas palsu telah diterbitkan di tahun 2011, 493 di tahun 2012, jumlahnya menikat menjadi 6.062 di tahun 2013, di tahun 2014 jadi 22.361, menjadi 96.689 di tahun 2015, dan pada tahun 2016 harusnya NADRA membatalkan kartu identitas palsu sebanyak 111.540, dikutip dari Dawn.
Express Tribune menyebut NADRA juga mencatatkan kepala Taliban, Mullah Mansoor, sebagai seorang warga Pakistan dalam database mereka di tahun 2016.
NADRA membagi datanya dengan AS setelah tragedi 9/11, dikutip dari Nation.
Dikutip dari The News, NADRA membagi jutaan database orang Pakistan dengan sebuah perusahaan swasta yang mendapat kontrak di tahun 2009 untuk penerbitan National Smart Card Foreigner Identity Pakistan (NICOP) dan Pakistan Origin Card (POC) di Inggris dan Eropa.
ADVERTISEMENT
Ketua Direktur Kordinasi NADRA membocorkan semua pesan pemerintah dan strategi NADRA kepada Partai PTI dan awak media, dikutip dari Nation.
Express Tribun menyebutkan, di tahun 2015, kebocoran database NADRA telah jatuh ke tangan seteru lembaga intelijen asing.
NADRA membahayakan keamanan warganya di tahun 2016 untuk melacak beberapa orang asing dengan layanan SMS 8008, dikutip dari Daily Times.
Web NADRA di-hack pada tahun 2012 oleh hacker Turki dan dan di tahun 2013 di-hack dua kali pada Agustus dan September, dikutip dari Express Tribune.
Di tahun 2015, 100.000 orang Pakistan kehilangan kewarganegaraannya akibat NADRA memblokir CNIC mereka atau menolak memperbaharui CNIC akibat kecurigaan terhadap orang asing, dikutip dari Dawn.
Masih dikutip dari Dawn, NADRA menerima 13.000 keluhan dari masyarakat mengenai pendaftaran orang asing yang masuk dalam silsilah keluarga mereka.
ADVERTISEMENT
NADRA mengeluarkan tiga CNIC untuk sosok pada Nat Geo Fame Girl, Sharbat Bibi, beserta dua laki-laki yang mengklaim sebagai anaknya. Padahal penerbitan CNIC tersebut melanggar peraturan dan prosedur NADRA.
Seorang pejabat Federal Investigation Agency (FIA) mengatakan bahwa petugas yang mengeluarkan kartu identitas tersebut kepada Sharbat Bibi sekarang bekerja sebagai wakil komisaris di bea cukai dan mendapat jaminan penangkapan untuk menghindari penangkapan dalam kasus ini.
Wikileaks Mengingatkan Kita pada Pencurian NSA/GCHQ terhadap Data Warga Pakistan (2)
zoom-in-whitePerbesar
Masyarakat sipil Pakistan dan internasional beserta aktivis hak asasi manusia menjadi khawatir mengenai Undang-Undang dan hukuman yang kejam, serta pendirian pengadilan militer yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dengan mengabaikan hak warganya untuk privasi secara keseluruhan.
Pesan diplomatik juga memberikan sudut pandang suram dan menyebut sebagai tambahan yang mengganggu bagi pencegahan kejahatan elektronik atas hal ini, yang disahkan pada bulan Agustus 2016, berisikan ketentuan yang tak hanya mengizinkan kerjasama antar instansi pemerintah internasional berkaitan dengan data warga Pakistan, namun ternyata juga memungkinkan Pemerintah Pakistan untuk berbagi data dengan mitra meski mereka dengan sendirinya tak mendekati Pakistan.
ADVERTISEMENT
Melalui tindakan demikian, sebagai warga, secara real time, melihat Pemerintah Pakistan merangkul perluasan kekuatan pengawasan dan infrastruktur untuk memantau warganya dan menyalahgunakan tindakan perlindungan teknologi, daripada memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara dan memenuhi kewajiban hukum internasional.
Nyatanya Pemerintah Pakistan belum secara terbuka mengakui bagian mana pun yang telah mereka lakukan dalam memainkan peran berbagi data pribadi warganya.
Kondisi ini menegaskan kembali adanya kebutuhan bagi perlindungan data yang kuat dan secara langsung, serta transparansi ketak dari pihak negara.[]
***
ADVERTISEMENT
8 Juni 2017