DPRD DKI Sarankan Anies-Sandi Belajar dari Ahok hingga Jokowi
24 January 2018 15:33 WIB
0
0
Anies-Sandi bertemu Presiden JokowiAnies-Sandi bertemu Presiden Jokowi (Foto:Dok. Agus Suparto - Presidential Palace)
Berbagai kritik dan masukan muncul untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada 100 pemerintahan. Anggota DPRD DKI Jakarta secara khusus menyarankan beberapa hal untuk Anies-Sandi.
Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan tidak mudah membangun dan memimpin Ibu Kota. Bestari menyarankan keduanya tak sungkan belajar dari pemimpin sebelumnya.
"Saya sarankan kepada Anies dan Sandi belajar yang banyak dari pendahulunya. Siapa itu, Pak Ahok, Pak Foke (Fauzi Bowo), ada juga Pak Jokowi boleh," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (24/1).
"Jangan selalu berseteru dengan pimpinan pusat, jangan pernah berpikir bahwa Jakarta itu negara di dalam negara," imbuh dia.
Selain itu, Bestari menilai, Anies cenderung mengganti nama kebijakan yang dibuat Ahok. Misalnya, soal rumah susun dengan rumah berlapis.
Belum lagi, soal pencabutan pelarangan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin. Bestari menyebut, Anies harusnya tidak menjalankan keputusan Mahkamah Agung dengan mempertahankan kebijakan itu.
"Kenapa Pemprov DKI kelihatan abai mengawal itu, kelihatan tidak melakukan apa-apa dan seketika sudah diputuskan langsung dicopot-copot semuanya ini tanda tandanya. Itu menandakan ada kegembiraan," imbuh dia.
Belum lagi kebijakan yang dinilai melanggar aturan, seperti penataan kawasan Tanah Abang. Bestari mengatakan, belum ada kajian yang komprehensif terhadap kebijakan itu, tapi sudah dilaksanakan.
Kebijakan lain yang dinilai melanggar aturan adalah revitalisasi Kampung Akuarium. Bestari menyayangkan kawasan yang sudah ditertibkan Ahok malah ingin dibangun lagi oleh Anies.
"Mana solusi permanen yang diberikan, sama seperti Tanah Abang tidak ada yang permanen," terang Bestari.
Anies-Sandi menuju Halte Busway Dukuh AtasAnies-Sandi menuju Halte Busway Dukuh Atas (Foto:Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Untuk mendapat penjelasan lebih dalam soal berbagai kebijakan itu, Bestari mengusulkan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak interpelasi. Hak interpelasi digunakan agar DPRD mendapat klarifikasi dan penjelasan dari Gubernur DKI.
"Untuk mendapatkan klarifikasi terhadap apa yang menurut kami perlu diklarifikasi mengingat ada aturan-aturan yang seharusnya ini ditegakkan kemudian diubah," ucap dia.
100 Hari Anies-Sandi100 Hari Anies-Sandi. (Foto: Muhammad Faisal Nu'man/kumparan)

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab redaksi. Laporkan tulisan
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Lorem ipsum dolor sit amet 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
11 Desember · ·
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2018 © PT Dynamo Media Network
Version: web: