Deradikalisasi Terorisme di Indonesia dan Eropa

Terorisme

Konseptualisasi terorisme telah dan terus menjadi isu yang sangat kontroversial. Sudah dari tahun delapan puluhan Schmid (1983) mengumpulkan banyak definisi yang berbeda, mencapai kesimpulan bahwa setiap ahli memiliki konsepsi yang berbeda tentangnya. Ketidaksepakatan ini disebabkan oleh pluralitas motivasi untuk melakukan aksi terorisme, keragaman tindakan dan perilaku tersebut, serta perbedaan cara pemahaman terorisme oleh para ahli yang melakukan investigasi (Moyano dan Trujillo 2013),. Laqueur (2003) mengambil masalah ini lebih jauh, dan menganggap tidak mungkin bahwa konsep terorisme, mengingat itu terjadi dalam berbagai cara dan dalam keadaan yang berbeda, memiliki definisi yang integratif dan lengkap. Lebih lanjut, penulis ini menambahkan bahwa konseptualisasi ini tidak terlalu diperlukan, karena terorisme adalah sesuatu yang jika dilihat langsung dapat dikenali.

pada dewan, komisaris atau majelis yang berniat menangani masalah terorisme. Misalnya, Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB memahami definisi yang berbeda dapat ditemukan tergantung sebagai tindakan kekerasan yang ditujukan pada warga sipil yang mencari tujuan politik atau ideologis (OHCHR, 2008). Demikian pula, dalam Deklarasi Tindakan Penghapusan Terorisme Internasional tahun 1994, Sidang Umum menyatakan bahwa terorisme harus mencakup tindakan kriminal yang direncanakan dan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun, yang memprovokasi keadaan teror pada populasi umum, atau individu atau kelompok orang tertentu (United Nations, 1995). Namun, sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2004, Dewan Keamanan menyebut terorisme sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan mengakibatkan kematian atau luka berat, atau penyanderaan untuk memancing keadaan teror. dalam populasi umum, atau pada individu atau kelompok tertentu (United Nations, 2004). Selain itu, definisi ini menambahkan kemungkinan tidak hanya menimbulkan teror, tetapi juga intimidasi terhadap penduduk atau pemerintah melalui tindakan terorisme untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu atau mengambil keputusan tertentu (Office Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, 2008).

Dari Moyano dan Trujillo (2013) mengidentifikasi dua elemen yang sama dengan definisi terorisme saat ini. Pertama, terorisme mengacu pada kekerasan, khususnya kekerasan terhadap orang lain. Kedua, aksi teroris memiliki tujuan, yaitu mereka yang melaksanakannya mengejar suatu tujuan. Sejak tahun 1970-an, para ahli terorisme telah mengusulkan tipologi dan kategorisasi yang berbeda, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang terorisme dan karakteristiknya. Untuk melakukan ini, kriteria berbeda telah digunakan, seperti motivasi serangan teroris, tujuan penggunaan teror, tuntutan kelompok atau organisasi teroris, atau struktur mereka sendiri (Moyano dan Trujillo, 2013).

Radikalisasi

Sebelum mengetahui faktor-faktor penyebab deradikalisasi, kita harus memahami bagaimana radikalisasi ini terjadi. Di bidang studi radikalisasi teroris, McCauley dan Moskalenko (2008) menonjol, mulai dari model piramida untuk menganalisis dukungan, legitimasi, dan hubungan dengan kelompok atau organisasi teroris. Ide tentang piramida ini telah disebutkan oleh peneliti lain sebelumnya, tetapi proposal dari para penulis inilah yang paling diterima dan berdampak pada komunitas ilmiah. Piramida yang diusulkan oleh McCauley dan Moskalenko terdiri dari berbagai tingkatan yang memperhatikan fungsi dan peran yang dilakukan orang-orang dalam grup. Dengan cara ini, simpatisan dan pengikut dapat ditemukan di eselon terendah piramida, dan saat mereka naik, peran aktivis dan radikal tampaknya berujung pada teroris.

Model 1: fungsi dukungan, legitimasi, dan hubungan dengan terorisme.

Sumber: Model piramida McCauley dan Moskalenko (2008) fungsi dukungan, legitimasi, dan hubungan dengan terorisme.

Dengan demikian, dijelaskan bahwa radikalisasi dicapai dengan alasan bahwa itu akan terjadi dalam skenario di mana ada interaksi yang ditandai oleh aksi-reaksi kelompok radikal dan musuh hipotetis (ini adalah negara itu sendiri, kelompok lain agama atau sosial, dll.). Bagi mereka, radikalisasi terjadi pada tiga tingkatan yang berbeda: individu, kelompok dan massa, dan terjadi melalui perbedaan mekanisme.

Mengenai level individu, ada empat mekanisme yang dapat dibedakan: pertama, radikalisasi individu akibat viktimisasi personal, yang terjadi ketika individu telah menjalani pengalaman yang membuatnya merasa menjadi korban, setelah itu, ia bertindak dengan motivasi balas dendam. Kedua, radikalisasi individu karena alasan politik, yang terjadi ketika individu melakukan radikalisasi dalam menanggapi konteks, karena ia merasa ini tidak adil bagi kelompoknya dan harus membalas dendam. Mekanisme ini tidak biasa, karena jarang sekali individu tersebut bukan bagian dari suatu gerakan atau organisasi sebelumnya, sehingga biasanya berhubungan dengan orang yang mempresentasikan beberapa jenis psikopatologi. Ketiga, adanya radikalisasi individu dengan bergabung dalam kelompok radikal ketika orang tersebut semakin lama semakin bergabung dengan kelompok tersebut. Mengacu pada teori piramida yang disebutkan di atas, saya akan berasumsi bahwa orang tersebut sedang naik melaluinya, perlahan dan bertahap. Terakhir, ada tipe kedua dari radikalisasi individu ketika bergabung dengan kelompok radikal, ini menjadi mekanisme yang paling banyak dipelajari dan mengacu pada tautan ke kelompok yang sudah teradikalisasi karena faktor-faktor yang lebih bersifat pribadi, seperti kasih sayang, jaringan sosial atau persahabatan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok tersebut.

Deradikalisasi

Deradikalisasi yang bermakna deideologisasi seharusnya adalah sebuah program yang ditujukan kepada semua masyrakat, yang dimana indikator keberhasilannya antara lain adalah tumbuhnya kemampuan untuk mengetahui dan mencegah sedini mungkin terhadap adanya bahaya atau ancaman paham radikal yang dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh para tokoh, pendukung, atau simpatisan gerakan radikal. Baik secara konvensional maupun dengan menggunakan media sosial atau teknologi informasi yang berkembang sangat pesat pada masa modern saat ini (Prasetyo, 2016).

Upaya meningkatkan sinergi TNI-Polri Indonesia dalam deradikalisasi menghadapi perkembangan terorisme di Indonesia, dapat ditandai dengan meningkatnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang erat serta terintegrasi. Di mana hal ini akan dapat meningkatkan stabilitas keamanan nasional. Program deradikalisasi harus dilaksanakan secara sinergi antara TNI-Polri sebagai komponen utama dan juga oleh seluruh komponen bangsa lainnya sebagai komponen pendukung untuk meningkatkan kemampuan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap perkembangan paham radikal yang mengarah pada aksi terorisme.

Tercapainya kondisi stabilitas keamanan nasional yang cukup baik, secara langsung memiliki kontribusi yang besar terhadap ketahanan nasional. Sedangkan kontribusi mantapnya stabilitas keamanan terhadap ketahanan nasional akan mampu menjadi benteng dari segala gangguan perkembangan paham radikalisme yang dapat mengarah pada aksi terorisme. Di sisi lain, adanya sinergi kinerja TNI-Polri bersama seluruh komponen bangsa akan memudahkan sistem deteksi, peringatan serta aksi cegah dini. Dengan peningkatkan stabilitas keamanan nasional selanjutnya akan memberikan kontribusi terhadap Ketahanan Nasional menjadi tangguh, yang pada akhirnya tujuan dan cita-cita nasional akan dapat terwujud.

Nabaskues (2017) menunjukkan betapa sulitnya merancang atau membuat protokol yang ditujukan untuk deradikalisasi orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok atau organisasi teroris. Program Jaringan Kesadaran Radikalisasi (RAN), yang dibuat oleh Komisi Eropa, telah ada di Uni Eropa sejak 2011. RAN adalah program yang meskipun berdasarkan literatur yang ada, namun dapat dianggap empiris dan dibuat berdasarkan eksperimen dan praktik. Profesional yang berbeda bekerja untuk ini (psikolog, guru, pekerja sosial, polisi, LSM, dll.) Dikoordinasikan oleh Pusat Keunggulan program. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan dalam program tersebut sangat beragam, namun terbagi dalam tujuh bidang tindakan (European Commission. Migration and Home Affairs, 2019).

Bidang aksi pertama terdiri dari pelatihan profesional yang bekerja dengan orang-orang radikal atau berisiko radikalisasi. Dengan membuat para ahli yang berbeda peka terhadap masalah deradikalisasi, pekerjaan mereka menjadi lebih tepat dan efektif. Bidang kedua didasarkan pada strategi keluar untuk membantu orang meninggalkan kelompok atau organisasi teroris, menuju deradikalisasi atau mencegahnya terjadi pada awalnya. Ketiga, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dari kelompok-kelompok yang berisiko, agar tercipta hubungan saling percaya antara masyarakat dan Negara. Bidang keempat aksi berkaitan dengan lingkungan pendidikan, dan terutama kaum muda, karena dimaksudkan untuk melatih dengan mengajarkan toleransi agama, politik dan etnis, melawan ekstremisme dan pemikiran berdasarkan prasangka, menyoroti nilai-nilai demokrasi dan konsekuensinya peristiwa sejarah radikalisme di Eropa. Bidang kelima bekerja dengan dukungan keluarga, bekerja dengan keluarga kaum muda radikal atau mereka yang berada dalam situasi berisiko, sehingga mereka memiliki dukungan profesional untuk membimbing mereka. Bidang aksi keenam melakukan penjabaran narasi alternatif untuk radikal dan ekstremis, baik online maupun offline. Terakhir, prioritas diberikan pada pembuatan jaringan dan struktur bertingkat, sehingga orang yang berisiko memiliki dukungan dan menerima bantuan awal dan efektif jika mereka membutuhkannya. (Komisi Eropa. Migrasi dan Dalam Negeri, 2019). Semua bidang aksi ini dilakukan di berbagai wilayah: di tingkat lokal, di Lapas, dalam tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan, bekerja dengan kelompok korban terorisme, di tingkat jaminan sosial dan sistem kesehatan , dll. Dengan cara demikian dapat dilihat betapa RAN merupakan program yang sangat luas yang mencakup banyak bidang secara multidisiplin.

Refrensi:

Blas González, ED (2019). Is the de-radicalization and resocialization of terrorists possible? Review of European protocols.

European Commision. Migration and Home Affairs (2019). Radicalisation Awareness Network (RAN). https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-news_en#info5

Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (2008). Hak Asasi Manusia, terorisme dan pemberantasan terorisme

Nabaskues (2017). Radicalization and de-radicalization of young jihadists in France. Inguruak , (63).

Pacheco, MM, & Trujillo, HM (2013). Radicalización islamista y terrorismo: claves psicosociales . Editorial Universidad de Granada.

Prasetyo, D. (2016). Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. Jurnal Keamanan Nasional, 2(1), 35-58.

Schmid, A.P. (1983). Terorisme politik: panduan penelitian untuk konsep, teori, basis data dan literatur. Amsterdam: Perusahaan Penerbitan Belanda Utara.