Sesalkan Kinerja Pemerintah Lombok Tengah, Masyarakat Curhat ke Ali BD

Konten dari Pengguna
16 April 2018 12:54 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Alaul Islam tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
LOMBOK TENGAH- Masyarakat Lombok Tengah menyesalkan kinerja pemerintahan Lombok Tengah akibat tidak adanya air bersih serta banyak jalan yang rusak. Bahkan, hingga kini tidak ada tindakan dari pemerintah tersebut. Alhasil, masyarakat Lombok Tengah mengadukan masalah ke calon Gubernur Ali Bin Dachlan.
ADVERTISEMENT
Calon Gubernur Ali Bin Dachlan datang ke Lombok Tengah tepatnya ke Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah guna melakukan kampanye dialogis. Dalam kampanye tersebut masyarakat menuangkan keluh kesah soal tidak ada tindakan dari pemerintahan Lombok Tengah yang tidak memberikan solusi soal jalan maupun air bersih.
Menurut Ali Bin Dachlan dalam membuat air bersih bukanlah perkara yang sulit dilakukan. Di mana, dalam mencari air bersih bisa menggunakan sumur bor dan mencari titik-titik air sehingga masyarakat bisa menggunakannya.
"Mengebor dan mencari titik air adalah paling sederhana dan itu harus dilakukan pemerintah Lombok Tengah karena kalau tahu cara bekerja Millenium Development Goals (MDG) itu salah satu wilayah atau negara bisa maju bila penduduknya bisa menikmati air bersih," ucap Ali Bin Dachlan, Jumat (6/4/2018).
ADVERTISEMENT
Pria yang biasa disapa Amaq Asrul ini juga menyayangkan kinerja pemerintah Lombok Tengah yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat.
"Di Lombok Timur sangat mengutamakan kepentingan rakyat dengan cara mengelola DAM Pandan Duri untuk mengalirkan air bersih ke Lombok Timur bagian selatan," lanjutnya lagi.
Sementara itu, dalam kampanye dialogis masyarakat Lombok Tengah juga mengeluhkan soal jalan. Terlebih, bagi masyarakat banyak jalan di Lombok Tengah yang rusak.
"Untuk persoalan jalan juga harus diketahui apakah jalan itu adalah jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten atau jalan propinsi atau juga jalan strategis, tetapi secara umum propinsi membiayai jalan propinsi tapi boleh juga membiayai jalan-jalan kampung jadi tidak ada salahnya untuk dibantu," bebernya.
ADVERTISEMENT
Dirinya memberikan contoh di Lombok Timur dengan biaya terbatas namun bisa membangun semuanya.
"Kita menghemat anggaran, kita juga memberantas korupsi. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara bekerja di kabupaten lain. Jalan-jalan bisa rusak, masyarakat tidak bisa mendapatkan air bersih, ini bisa saja dana dipakai untuk berfoya-foya, bisa jadi menggunakan untuk bernyanyi sementara di Lombok Timur tidak boleh melakukan hal itu, semua harus berhemat," tegasnya.
Selain soal air bersih dan jalan, masyarakat Lombok Tengah juga meminta agar honor guru honorer diperhatikan. Apalagi, pendidikan menjadi salah satu program andalan Ali Bin Dachlan dan TGH Lalu Gede Sakti.
Ali Bin Dachlan mengaku bukan hanya gaji guru yang dinaikkan, melainkan gaji masyarakat yang lain juga harus bertumbuh. Di mana, untuk NTB para pekerja juga harus menerima pendapatan yang sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR), seperti gaji pembantu rumah tangga termasuk tukang tidak boleh ditunggak. Baginya, bila tidak dilaksanakan maka melanggar peraturan daerah.
ADVERTISEMENT
"Guru honorer di Lombok Tengah hanya Rp300 ribu, di Mataram hanya Rp200 ribu, berbeda dengan Lombok Timur mencapai Rp750 ribu. Jika saya menjadi Gubernur, maka guru tidak boleh dibawah satu juta," tuturnya.
Tak itu saja, Ali Bin Dachlan akan mengangkat guru honorer sebanyak dua kali lipat untuk menggantikan guru-guru yang memasuki masa pensiun.
"Di Lombok Timur saja guru-guru pensiun mencapai 200 orang per tahun oleh karenanya guru harus diutamakan. Jika pengangkatan guru dilarang itu sama saja orang bodoh. Apa yang saya lakukan di Lombok Timur maka itulah yang saya lakukan," bebernya lagi.
Kemudian, Ali Bin Dachlan juga mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang berhak mendapatkan subsidi dalam hal ini pelayanan kesehatan gratis.
ADVERTISEMENT
"Tidak boleh negara membiarkan masyarakat sakit karena inilah tugas negara, di mana negara bertugas untuk menjaga kehidupan bangsa agar sejahtera, yang lemah harus dibantu fungsinya untuk