Automasi: Pengabaian Hak Pekerja di Amerika Serikat?

Ilustrasi bendera Amerika Serikat Foto: Pixabay

Perkembangan ekonomi produksi global berjalan dalam fase yang begitu cepat pada era kontemporer hari ini. Penggunaan teknologi dalam tingkat produksi benar-benar memainkan peran yang sangat signifikan.

Bagi negara sekelas Amerika Serikat, automasi dan mekanisasi—konsep modernisasi tingkat produksi penggantian tenaga pekerja dengan mesin-mesin—pabrik menjadi suatu 'keharusan'. Mengingat, AS sebagai negara penyumbang Produk Domestik Bruto global terbesar dituntut untuk tetap mempertahankan status hegemonial itu.

Sebanyak 70 persen komposisi produksi pasar AS tergolong sebagai sektor produksi mekanistis, maksudnya, sejumlah proporsi tersebut merupakan pekerjaan manual (buruh) yang dapat digantikan oleh peranan mesin. Angka tersebut menjadi sinyal dan potensi bagi AS untuk melakukan automasi demi mencapai percepatan produksi yang kemudian akan memengaruhi peningkatan tingkat perdagangan internasional sektor ekspor.

Namun, di balik kekuatan potensial tersebut, automasi terhadap pekerja produksi AS justru mengancam pekerjaan mereka. Setidaknya, sebanyak 25 persen dari total pekerja AS terancam menganggur. Di samping itu, automasi cenderung akan segera dilakukan ketika perekonomian suatu negara mengalami pelambatan atau bahkan resesi (Muro, 2019).

Kebangkitan ekonomi Tiongkok pada tingkat ekonomi global setidaknya dapat dinilai sebagai refleksi pelambatan laju ekonomi AS. Selayaknya, ini menjadi signifikansi tersendiri bagi AS untuk melakukan automasi.

Penerapan konsepsi ini tampaknya secara gradual telah diaktualisasikan oleh AS, secara dominan akan lebih terjadi bagi pekerja di wilayah barat-tengah AS. Teknologi AI (artificial intelligence) diproyeksikan akan diterapkan pada seluruh segmentasi pekerja; pekerja pendapatan rendah, menengah, dan tinggi.

Perlu diketahui, konsepsi automasi adalah bagian dari rangkaian pembaharuan yang timbul akibat sistem ekonomi kapitalisme—secara sederhana, automasi dapat menekan biaya produksi namun dapat menghasilkan tingkat volume produksi yang lebih tinggi.

Dalam hal ini, penulis mengutip gagasan Karl Marx--seorang pencetus teori marxisme--ia menyatakan bahwa upah pekerja adalah suatu kewajiban bagi para pelaku bisnis untuk tetap diupayakan. Korespondensi antara konsep dan pemikiran ini kemudian menimbulkan kontraksi. Benarkah automasi berpotensi melanggar hak para pekerja?

Automasi dan Polarisasi Pasar Pekerja

Protes pekerja Amerika Serikat terhadap kebijakan Trump di Hari Buruh Foto: REUTERS/ Kyle Grillot

AS di bawah pemerintahan Obama telah menelurkan kebijakan Inisiasi Pengembangan Manufaktur demi meningkatkan kerja sama antara riset dasar dan korporasi. Di waktu yang bersamaan, banyak korporasi pada akhirnya membentuk Konsorsium Industri Internet untuk mengembangkan solusi percontohan dan standar teknologi baru.

Tiongkok telah membuat program serupa bertajuk Made in China 2025 untuk mengembangkan kemajuan robotik dan industri internet demi mentransformasi struktur industri fokus-buruh menjadi lebih modern, dengan penggunaan teknologi produksi mutakhir. Bila melihat orientasi dari kebijakan Tiongkok, maka automasi AS juga diorientasikan kepada hal yang persis serupa; menciptakan modernisasi industri domestik.

Sejak dua dekade terakhir, peluang kerja hanya berkutat di sektor buruh mahir, upah tinggi plus kemahiran minim, pekerjaan upah rendah, pekerjaan upah menengah dengan kontrak, juga pekerjaan buruh murni dan pekerja kerah putih tingkat kemahiran menengah. Kemunduran ini menyebabkan peningkatan pengangguran di pasar pekerja AS hingga hampir dua kali lipat; 9,1%, terburuk sejak 25 tahun terakhir.

Mengutip jurnal karya Martin Ford, berjudul 'Could Artificial Intelligence Create an Unemployment Crisis?' menunjukkan tren penggerusan pekerjaan di sektor hukum, pengacara, dan praktisi hukum telah kehilangan pekerjaannya akibat penggunaan penemuan baru software (perangkat lunak). Sektor jurnalisme juga merasakan hal yang sama, penulisan berita olahraga dan bisnis telah terdigitalisasi secara sempurna.

Pekerjaan sektor inputasi memang menjadi jenis pekerjaan paling rentan terhadap automasi. Hal ini diakibatkan oleh situasi ketika upah bagi lulusan sarjana telah mengalami penurunan di satu dekade terakhir. Sementara, hampir 50% dari jumlah lulusan sarjana baru terpaksa harus mengambil pekerjaan dengan upah yang setara dengan tanpa gelar sarjana.

Masih dikutip dari sumber yang sama, polarisasi pasar pekerja di AS mengimplikasi tenaga pekerja kelas atas yang kehilangan pekerjaannya harus menghadapi kesulitan yang lebih alot untuk mencari pekerjaan baru. Sementara, pekerja kelas akar lebih terbebani dengan kondisi standar kerja yang tinggi dengan upah minimum yang tak sepadan. Pada situasi seperti ini, lowongan pekerjaan lebih banyak ditemui di sektor pengecer pekerjaan paruh waktu, makanan siap saji, dan pegawai restoran layanan-penuh.

Jenis pekerjaan semacam itu mengindikasikan sempitnya lowongan kerja non-universal. Maksudnya, ia tak menyasar semua kalangan pekerja, namun, lebih menyasar satu segmentasi kelas pekerja saja; kelas akar.

Standar Hak Pekerja AS

Ilustrasi buruh pabrik Foto: Pixabay

Sejak tahun 1980-an, parlemen AS telah menerbitkan Undang-Undang Pembaharuan Sistem Preferensi atau lebih dikenal sebagai UU Pembaharuan yang menjadi pedoman dalam dinamika pemanfaatan pekerja pada sektor ekonomi produksi domestik. Penerbitan basis hukum tersebut didorong oleh intensi pemerintah yang hendak meningkatkan potensi perdagangan internasional AS ke dalam sarana kerja sama multinasional.

Di dalamnya mengatur tentang dua poin yang diangkat oleh artikel ini, yakni; hak tawar-menawar (kontekstual: negosiasi upah), serta penyertaan upah minimum wajib, durasi kerja, dan jaminan sosial (kesehatan dan keamanan) operasional.

Program modernisasi yang dicanangkan oleh berbagai gabungan korporasi di AS telah menyebabkan jaringan segmentatif di dalam pasar pekerja AS. Segmentasi 'asertif' tersebut menimbulkan penyempitan dalam lowongan pekerjaan yang sekaligus mengimplikasikan pengabaian tawar-menawar upah. Para pekerja juga tertekan oleh ketentuan upah minimum dan durasi kerja yang tak sepadan.

Alhasil, situasi ini telah meningkatkan angka pengangguran hingga tingkat terburuk sejak dua dekade terakhir. Secara paralel, tingkat kematian jangka pendek meningkat dan angka harapan hidup bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya menjadi menurun.

Automasi sangat mungkin menyebabkan timbulnya berbagai konsekuensi negatif bagi kehidupan para buruh domestik. Urusan ini menjadi persoalan baru yang harus disesuaikan oleh pemerintah AS ke depannya.

Sebab, perlindungan atas hak-hak—salah satu yang paling vital adalah tingkat upah rasional dan prospektif—buruh menjadi poin penting sebagai cara mempertahankan tingkat produksi yang gradual dan meningkat, sekaligus tetap menjaga kebaikan kehidupan para buruh dengan tidak mengabaikan apa yang sudah menjadi bagian daripada haknya.

Automasi sangat berpotensi merenggut pekerjaan buruh, dengan begitu, tingkat pengangguran akan mengalami peningkatan. Pada titik ini, persoalan ekstrinsik akan timbul secara bergulir. Diperkirakan pergolakan akan timbul pada standar kelayakan hidup—buruh adalah salah satu komposisi pembangun standar ini—yang meliputi tingkat kematian, angka harapan hidup, standar sanitasi yang menurun, dan sebagainya. Hingga standar pelayanan publik dan iklim ekonomi domestik yang akan ikut terganggu.

Efek domino berkepanjangan memungkinkan untuk terjadi, bila, pemerintah AS tidak cermat dalam melakukan penyesuaian komposisi automasi dan penggunaan tenaga kerja manual secara mutual.