Pentingnya Implementasi Hukum Masyarakat Mengenai Sengketa Tanah Adat

Saya seorang mahasiswa program studi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Konten dari Pengguna
2 Desember 2022 15:40
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Amanda Widya Fatilah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
https://pixabay.com/id/photos/dalam-hal-ini-hochzeit-menyamar-2638774/
zoom-in-whitePerbesar
https://pixabay.com/id/photos/dalam-hal-ini-hochzeit-menyamar-2638774/
ADVERTISEMENT
Tanah adat sering menjadi sengketa di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai implementasi dari tanah adat. Hampir sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah beranggapan bahwa tanah adat bisa dipergunakan tanpa adanya sertifikat dan dijadikan hak milik walaupun tidak pernah mengurus surat-surat legalitas untuk penanda kepemilikan. Hal tersebutlah yang kerap menimbulkan sengketa tanah adat. Lalu bagaimana seharusnya implementasi masyarakat mengenai tanah adat? Sebelum itu, kita wajib mengetahui dulu apa itu tanah adat?
ADVERTISEMENT
Pengertian Tanah Adat
Tanah adat merupakan tanah yang diyakini sebagai karunia peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama untuk kehidupan kelompok tersebut sepanjang masa sehingga dikuasai dan dimanfaatkan secara turun temurun oleh masyarakat adat tersebut. ada 2 tipe penyebutan :
  1. Tanah Bekas Hak Milik Adat disebut girik yaitu tanah yang belum menjadi hak tertentu dan belum didaftarkan sertifikatnya. Dalam kepengurusan sertifikat tanah apabila tanahnya diperoleh dari hasil jual beli, maka harus diselesaikan proses pembelian tanahnya. Apabila tanahnya diperoleh dari warisan nenek moyang maka harus melalui proses pembuatan surat keterangan waris terlebih dahulu. Jika tanahnya sudah tercantum nama pemiliki asli yang hendak melakukan proses maka langsung saja daftarkan sertifikatnya. Hak tanah ini contohnya seperti hak perorangan atau hak komunal.
  2. Tanah Masyarakat Ulayat yaitu tanah milik masyarakat adat yang memberi wewenang kepada penguasa-penguasa yang mengatur dan memimpin penggunaan tanah adat tersebut. Apabila ingin di lepaskan maka harus meminta pelepasan tanah ke kepala adat. Hak ulayat ini contohnya seperti hak membuka hutan dan hasil hutan.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan Permenag/KBPN No 5 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2), Hak Tanah Adat Dianggap Masih Ada Apabila:
  1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu kesatuan persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
  2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan.
  3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.
Mengapa Masih Banyak Sengketa Tanah Adat?
Mayoritas masyarakat Indonesia yang menempati tanah adat belum memiliki sertifikat hukum tanah adat, masyarakat selalu beralasan rumit dalam pengurusannya. Sehingga banyak penggunaan tanah adat yang berakhir sengketa. Hal tersebut kerap timbul akibat para investor yang ingin membeli tanah adat seharusnya berurusan dengan masyarakat adat malah membuat perjanjian dengan pemerintah sehingga masyarakat protes. Ada pula kasus perebutan tanah adat antara masyarakat adat A atau masyarakat adat B, padahal masing-masing dari masyarakat adat tersebut tidak ada yang punya sertifikat hukum tanah adat.
ADVERTISEMENT
Bagaimana Implementasi yang Bisa Masyarakat Lakukan?
Dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 2B, Pasal 32 , dan Pasal 33 ayat 2 berisi mengenai dukungan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat di Indonesia. Karena sudah terjamin oleh undang-undang untuk itu masyarakat diharapkan yang menempati tanah adat untuk lebih peka terhadap implementasi tanah adat dan segera mengurus sertifikat tanah adat agar tidak terjadi sengketa.
Sebelum mengurus sertifikat hukum tanah adat anda harus memastikan bahwa tanah tersebut sudah mempunyai Surat keterangan bebas sengketa dan Surat keterangan riwayat tanah. Untuk lanjutan proses dan kebutuhan dokumen dalam proses pembuatan sertifikat ada baiknya anda melakukannya langsung ke BPN secara langsung, tentunya agar bisa mengetahui seluruh prosedur lebih jelas. Hal ini membuat masyarakat mengetahui biaya pembuatan sertifikat, lama pembuatan sampai prosesnya.
ADVERTISEMENT
Agar tidak adanya sengketa tanah adat. Inilah beberapa hal yang perlu anda ketahui mengenai pentingnya mengurus sertifikat hukum tanah adat untuk mencegah terjadinya sengketa tanah adat oleh mafia tanah. Setelah itu barulah masyarakat dianggap paham cara mengimplementasikan tanah adat.
editor-avatar-0
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020