Bawaslu Klaim Pilkada Maluku Bebas Politik Uang

Ambon - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku tidak menemukan pelanggaran politik uang (money politic) yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maupun tim selama proses berlangsungnya pilkada.

"Kita tidak menemukan pelanggaran money politik, baik oleh tim maupun tiga pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilgub Maluku 2018," kata Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely kepada ambonnesia.com, Selasa (3/7).

Dia menuturkan, Bawaslu Maluku memang mendapat informasi terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon. Tetapi, setelah dikonfirmasi ternyata dugaan tersebut tidak terbukti.

"Jadi kita dapat informasi dugaan money politik, namun setelah diklarifikasi ternyata tidak terbukti," ujar dia.

Hanya pelanggaran administratif di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tiga kabupaten yakni Seram Bagian Timur (SBT), Buru Selatan (Bursel), dan Maluku Tenggara. Pelanggaran yang dilakukan yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencoblos semua surat suara sisa, dan pemilih juga menggunakan keterangan domisili dari kepala desa untuk mencoblos.

"Ada 10 pelanggaran administrasi, di antaranya 5 pelanggaran di SBT, 4 di Maluku Tenggara, dan 1 di Bursel. Kita sudah merekomendasikan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," ujarnya.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku diikuti tiga pasangan calon, yakni Said Assagaff-Anderias Rentanubun (Santun), Murad Ismail-Barnabas-Orno (Baileo) serta Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath (Hebat).

Berdasarkan hitung cepat atau quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dan penghitungan real time versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbasis C1-KWK, pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno unggul jauh melampaui dua kandidat calon gubernur lainnya.

(LAN)