KNPI: Moratorium Menteri Susi Merugikan Masyarakat Maluku

Sejumlah kapal ikan berlabuh di Pelabuhan Tulehu (Foto: ambonnesia)

Ambonnesia.com-Ambon,-DPD KNPI Maluku menilai kebijakan moratorium oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merugikan masyarakat Maluku. Pasalnya, sebagai lumbung ikan nasional, Maluku harus mendapat manfaat dari pengelolaan negara atas sumber daya alam terutama di sektor perikanan.

Karateker DPD KNPI Provinsi Maluku, Abdussalam Hehanussa mengatakan, ekspektasi Maluku yang sejahtera karena memiliki potensi perikanan yang besar justeru tidak mendapat hasil yang signifikan. Padahal dalam catatan, sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari laut Arafura Maluku sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail.

"Ratusan kontainer hasil laut Maluku diekspor keluar itu harusnya punya efek peningkatan terhadap PAD Maluku, namun faktanya tidak ada. Ini harus menjadi fokus kerja Gubernur Maluku guna mendorong kesejahteraan daerah, " kata Abdussalam, Selasa (3/9).

Tak sampai disitu, kebijakan moratorium Susi Pudjiastuti juga dinilai tidak memiliki implikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. "Pak gubernur sendiri mengakui, tidak ada ABK yang berasal dari orang Maluku. Ini juga merupakan satu masalah yang perlu disikapi bersama," jelasnya.

Menurut dia, kekesalan Gubernur Murad Ismail terhadap kebijakan moratorium juga merupakan kekesalan pemuda dan masyarakat Maluku secara umum. Sikap gubernur merupakan proteksi atas keadilan bagi hasil pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Maluku.

Sikap 'perang' Gubernur Maluku terhadap pengelolaan SDA yang tidak adil terhadap kesejahteraan daerah dipastikan mendapat dukungan oleh elemen masyarakat serta elemen pemuda.

Selain itu, KNPI Maluku memprotes secara masif dengan mengkonsolidasikan kepentingan tersebut bersama seluruh pemuda Maluku di Jakarta untuk menduduki kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami siap mengkonsolidsikan hal ini dalam agenda strategis DPP KNPI," tegas Hehanussa. (AHS)