Korwil Maluku dan Maluku Utara Tegaskan PPP Hanya Mendukung Jokowi-Ma’ruf

Ambon,-Sejauh ini memang tidak ada indikasi dualisme di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), paska Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum-HAM) RI, Yashona Laoly menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dibawah kepemimpinan Muhammad Romahurmuzy sebagai Ketua Umum dan Asrul Sani selaku Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP).

Tepat 28 November, Humphrey Djemat beserta pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta mendeklrasikan dukungan politik kepada Prabowo Subiantor-Sandiaga Salahuddin Uno. Dukungan kepada pasangan penantang tersebut, otomatis secara politik berlawanan dengan dukungan yang sebelumnya diberikan PPP Rhomy kepada Joko Widodo- Ma’ruf Amin bersama sejumlah partai koalisi lainnya.

Konsolidasi PPP kubu Romahurmuzy untuk memenangkan Jokowi sudah berjalan sebelum adanya dukungan Djemat kepada Prabowo-Sandi. Pada 11 November, di Ambon, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP provinsi Maluku, Syarif Hadler secara tegas dan mengarahkan seluruh pimpinan DPC PPP di 11 kabupaten/kota untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf dengan target 70 persen suara.

“Secara konstitusional, PPP kepemipinan Rhomy adalah yang sah. Dukungan kepada capres Jokowi-Ma’ruf merupakan sikap politik yang secara konstitusional diakui negara. Sehingga bagi kami, keputusan partai harus dijalankan disemua level kepengurusan partai, dan telah kami evaluasi dan monitor semua berjalan secara all out untuk memenuhi target pemenangan nasional, termasuk di Maluku,” Ketua Departemen Koordinator Wilayah (Korwil) Maluku-Maluku Utara DPP PPP, Syarifudin Litiloly saat dikonfirmasi Ammbonesia.com, (2/12).

Deklrasi Humphrey dipastikan terjadi hanya di Jakarta saja. Di Maluku, bahkan di daerah lainnya tidak ada lagi stuktur partai atas nama PPP diluar kepengurusan sah Romahurmuzy. Jadi, lanjutnya, implikasi dari dukungan PPP Mukatamar Jakarta itu tidak akan terjadi di Maluku.

“Kami sangat haqul yakin bahwa, tidak mungkin akan terjadi di Maluku. Di Maluku, seluruh kader dalam satu komando dan satu barisan lurus. Mereka yang sebelumnya berseberangan sebagian besar telah memilih islah, dan lainnya, menyebarang ke parpol lain. Otomatis, tidak ada implikasi stuktural sebagaimana manuver yang diinginkan pihak yang mengatasnamakan PPP,” sebutnya.

Soal issu sebagian mesin PPP akan bergerak ke Prabowo-Sandi paska deklrasi Humphrey, Litiloly dengan tegas mengaku tidak teruji jika hal itu akan terjadi.

“Tidak teruji dong. Bagimana mungkin mesin partai akan terbelah, lah PPP hanya satu, dan seluruh komando dikendalikan secara resmi oleh kami kepengurusan pak Rhomy,” tegasnya. (Aldy S)