Minimnya Transportasi ke Buru Selatan

Ilustrasi Transportasi Yang Melayari Sejumlah Wilayah di Maluku

Ambon,-Puluhan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (Ampera) Maluku, meminta DPRD Provinsi Maluku bersikap tegas kepada Pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius soal akses transportas laut di Kabupaten Buru Selatan (Bursel).

Tuntutan Ampera Maluku tersebut mereka sampaikan saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/12).

Dalam aksinya, mereka meminta perhatian Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perhubungan (Dishub), menambah transportasi laut khususnya di Kabupaten Bursel.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa ini, menyusul minimnya transportasi laut di Kabupaten Buru Selatan. Dampaknya, warga di daerah tersebut hanya mengandalkan jalur laut, yang kondisinya semakin merosot.

"Transportasi laut di Kabupaten Buru Selatan, semakin hari mengalami penurunan," kata Koordinator Lapangan Ampeta Maluku Chalid Solissa.

Minimnya transportasi laut itu, disebutnya, menyebabkan perekonomian warga di enam kecamatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan semakin menurun juga.

Salah satu penyebab melemahnya transportasi laut, menurut para demonstran, karena pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam hal ini PT Bipolo Giding kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat.

Olehnya itu, Chalid dan rekan-rekannya meminta pihak Kesyahbandaran agar memberikan teguran kepada kapal Intim Teratai yang hanya beroperasi dari Ambon tujuan Namrole, Ibukota Kabupaten Bursel.

"Harusnya kapal ini juga bisa menyinggahi daerah-daerah lain (di Kabupaten Bursel). Bukan saja Ambon-Namrole," kata salah satu demonstran dalam orasinya.

Jik tuntutan mereka tidak diindahkan, para demonstran akan melakukan konsolidasi dengan seluruh paguyuban untuk melakukan aksi besar-besaran hingga masalah ini disikapi pemerintah daerah .

Menanggapi tuntutan Ampera Maluku, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku yang diwakili Kepala Sub Bagian Perencanaan, Andre Wijayakusuma mengatakan, salah satu penyebab transportasi laut di Bursel minim karena adanya docking kapal Pelni yang harus dijalani sebagaimana ketentuan pemerintah pusat.

Andre mengatakan, ada sejumlah kapal yang beroperasi, tapi diduga terkendala dengan dokumen maupun masalah teknis lainnya. Termasuk persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sudah diatur sesuai regulasi masa berlayar selama satu tahun.

"Jadi tidak mudah, memang masyarakat juga perlu, tapi ada kebijakan-kebijakan yang didorong. Untuk sementara yang docking ini, kita minta ke pusat untuk ada semacam kapal cadangan untuk ganti kapal yang docking," kata dia kepada wartawan.

Untuk transportasi laut, ada dua kapal perintis yakni KM Kine dan Sabuk Nusantara 41. "Yang sabuk Nusantara ini sementara docking, memang ada kendala. Tapi karena sebagian besar masyarakat Bursel juga mau rayakan natal, kami berusaha mengejar janji untuk menyelesaikan docking secepatnya," bebernya. (Tiara Salampessy)