kumparan
KONTEN PUBLISHER
20 Juni 2019 22:13

OPD Maluku Laporkan Penggunaan Keuangan Daerah ke KPK

WhatsApp Image 2019-06-20 at 16.57.54.jpeg
Plt Kepala Inspektorat Ros Soumole, (Foto: Doc.ambonnesia.com)
Ambonnesia.com-Ambon,-Upaya pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku terus dilakukan. Tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melaporkan dokumen penggunaan keuangan daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ADVERTISEMENT
"Tadi kita sudah komitmen dengan semua OPD dan semua catatan-catatan yang diminta KPK sudah tersedia. Hanya butuh beberapa catatan saja yang kita kumpulkan dan serahkan, tapi dokumen-dokumen yang terkait dengan indikator saja," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Maluku, Ros Soumole, Kamis (20/6).
Soumole menyebutkan, beberapa indikator yang harus mendapatkan perhatian serius dari para pimpinan OPD yang menjadi rekomendasi Tim KPK diantaranya, peningkatan pendapatan daerah, sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran serta percepatan independensi lembaga ULP.
Pihak Inspektorat, lanjut dia, sudah berkoordinasi dengan OPD untuk mendapatkan dokumen terkait indikator-indikator tersebut. "Indikator yang kita dapat itu perlu dukungan dokumennya, dan dokumennya itu sudah di atur, sudah dijanjikan tadi satu dua hari sudah terkumpul dan langsung kita minta admin mauskan secara online,”jelasnya.
ADVERTISEMENT
Dia menjelaskan, tugas Inspektorat adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada OPD. Sedangkan pengawasan maupun pendampingan lebih bersifat internal.
"Kita bukan mencari-cari tapi kita punya unsur pembinaan. Selama ini kita mendampingi OPD dalam pembinaan karena kita pengawasan internal kita bukan eksternal," tuturnya
Dia mengingatkan pimpinan dan pegawai OPD agar tidak takut dan jujur menyampaikan laporan selama dilakukan sesuai aturan.
"Jadi, kita harus memberikan bimbingan kepada teman-teman OPD selama berjalan di atas rel, ya tidak perlu takut karena kita sesuai dengan aturan," jelasnya.
Seperti diketahui, berdasarkan evaluasi penanggulangan korupsi oleh KPK, Maluku masih masuk dalam zona merah dan masih dibawah rata-rata nasional jika merujuk pada hasil evaluasi tahun 2018. Sementara untuk hasil evaluasi tahun 2019 belum dievaluasi.
ADVERTISEMENT
Zonasinya peringkat, yakni 0-24 zona merah, 24-50 zona kuning, 50-75 zona hijau muda dan 75-100 zona hijau tua. Dimana terdapat delapan item untuk kabupaten/ kota yang dilakukan pendampingan sementara tujuh item untuk provinsi.
Item-item dimonitoring itu untuk monitoring perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen SDM, dana desa (kabupaten/kota), optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen barang milik daerah. (Mona)
Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab publisher. Laporkan tulisan