Sudah 4 Bulan, Gaji 123 Guru Honorer di Ambon Belum Dibayarkan

Konten Media Partner
12 April 2019 21:12 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah guru honorer daerah mendatangi Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (12/4). (Foto: ambonnesia)
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah guru honorer daerah mendatangi Kantor DPRD Kota Ambon, Jumat (12/4). (Foto: ambonnesia)
ADVERTISEMENT
Ambonnesia.com-Ambon, - Terhitung sejak bulan Januari 2019, sebanyak 123 guru honorer daerah di Ambon belum menerima menerima gaji. Empat bulan mereka mengabdi tanpa kejelasan. Para guru yang mengajar di berbagai tingkat pendidikan, baik Paud, TK, SD, maupun SMP, pun mendatangi Kantor DPRD Kota Ambon untuk mempertanyakan nasib mereka, Jumat (12/4).
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Ambon, Benny Selano, mengatakan bahwa gaji para guru belum dibayarkan karena saat pelimpahan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota, tidak dijanjikan pembayaran upah mereka dibebankan oleh Pemerintah Kota Ambon.
"Kita sekarang sedang mencari solusi untuk 123 guru honorer yang diangkat oleh pemerintah provinsi," kata Benny Selano, usai rapat dengar pendapat bersama DPRD dan sejumlah guru honorer, Jumat (12/4).
Benny mengatakan nasib 123 guru honorer tersebut akan dibicarakan dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Ambon, karena urusan pembayaran upah ini menyangkut kebijakan anggaran yang diperkirakan sebesar Rp 1,5 miliar.
"APBD Kota Ambon sudah rampung, dari mana lagi kita akan dapatkan anggaran itu untuk membayar gaji ke-123 orang tersebut? Oleh karena itu, akan kita bicarakan dengan PPK Kota Ambon untuk mendapat pertimbangan selanjutnya," terangnya.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, masalah ini terjadi lantaran lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Sebab, para guru honorer diangkat oleh pemerintah provinsi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, mengatakan bahwa saat penyerahan kewenangan tidak disebutkan lebih jauh tentang gaji. Para guru honorer mengira, ada penandatanganan kesepakatan dalam pelimpahan kewenangan. Nyatanya, tidak.
"Yang ada hanya resume rapat atas pelimpahan kewenangan tingkatan pendidikan saja. Jadi tidak ada komitmen terkait guru honorer itu," kata Fahmi.
Kini, nasib 123 guru honorer di Ambon berada di tangan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, karena ia bertindak sebagai penentu kebijakan di tingkat kota. Meski begitu, belum dipastikan kapan gaji mereka dibayarkan.
ADVERTISEMENT
"Ada langkah positif yang diambil oleh DPRD Kota Ambon yang akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari solusi guna mengatasi masalah ini," tandasnya. (AHS)