Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan sikap yang diambil pemerintah untuk tidak mengintervensi persoalan yang terjadi di Partai Demokrat. Termasuk soal pelaksanaan Kongres Luar Biasa yang digelar di Deli Serdang, Jumat kemarin (5/3).
Menurutnya, Pemerintah tidak bisa mengintervensi kegiatan suatu partai. Termasuk bila ada partai yang mengadakan KLB.
"Pemerintah enggak boleh lho orang ada internal ribut lalu mau (KLB) dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam, jangan sampai pecah," kata Mahfud, Sabtu (6/3).
Dia lantas mencontohkan pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah melakukan hal yang sama. Menurut Mahfud, saat itu terjadi dualisme di internal PKB.
"Zaman Pak SBY, sama Pak SBY juga tidak melarang ketika misalnya ada dualisme PKB yang muncul di Parung dan di Ancol," ujarnya.
"Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa dibiarkan serahkan ke pengadilan kan gitu akhirnya pengadilan yang memutus. Jadi sama kita dan yang akan datang," tambahnya.
Selain itu, Mahfud menyebut hal yang sama juga terjadi pada zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sehingga, menurut Mahfud, apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sesuai ketentuan yang ada.
KLB Partai Demokrat ini memicu polemik setelah memilih Moeldoko sebagai ketua umum. Sejumlah kalangan menilai KLB tersebut abal-abal karena tidak memenuhi syarat.