Presiden Jokowi secara resmi membuka Rakornas BNPB di Surabaya

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) selama empat ha‎ri yang dimulai dari tanggal 1-4 Februari 2019 di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur.  

Sambutan Presiden Jokowi pada pembukaan Rakornas BNPB (2/2)

Dan pada Hari ini, Sabtu (2/2/2019) Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo secara resmi membuka Rakornas BNPB tahun 2019 dengan memukul kentongan yang turut didampingi Kepala BNPB Letjen Doni Monardo dan tema utamanya adalah "‎Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita"

Acara Rakornas ini dihadiri lebih dari 4.000 peserta mewakili seluruh provinsi Indonesia mulai dari perwakilan Kementerian/Lembaga, gubernur, bupati/walikota, bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia,Pangdam, Kapolda hingga tokoh agama dan masyarakat serta undangan lainnya.

Laporan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo

Dalam Laporannya Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan bahwa Rakornas Penanganan bencana tahun 2019 ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi program, penyamaan persepsi dan gerak langkah terkait kebencanaan antara pusat dan daerah. Selain itu tujuannya guna penyamaan visi dan misi dalam menghadapi bencana serta pendalaman sistem informasi berbagai jenis bencana oleh para ahli dalam tim intelijen, penerapan SPM bidang penanganan bencana di Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna menghadapi tantangan dan kebijakan baru RPJMN 2020-2024.

Letjen TNI Doni Monardo

Sinkronisasi program dan integrasi sistem peringatan dini penanganan bencana akan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.dalam Rakornas kali ini, beberapa menteri dari kementerian/lembaga akan memberikan pengarahan. Presiden Joko Widodo dalam Sambutan dan Pembukaan acara Rakornas BNPB, menyampaikan bahwa Forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan kekuatan bangsa yang dimiliki guna menghadapi masalah kebencanaan. Beberapa perintah Presiden secara langsung pada kegiatan tersebut diantaranya tentang membuat perencanaan, rancangan, pembangunan di daerah, berkaitan dengan kebijakan gubernur, bupati/walikota, bappeda dan instansi lainnya harus dimulai sejak dini karena Indonesia berada di cincin api dan rawan bencana

Presiden Jokowi berinteraksi dengan para peserta Rakornas BNPB

Kemudian Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus memahami akan hal tersebut terkait tata ruang yang akan didiami masyarakat maupun tidak dan diberi zona merah atau larangan serta masyarakat harus taat dan patuh kepada peraturan daerah terkait tata ruang yang dibuat. Kita lihat bencana selalu berulang, tempatnya pun berada disekitar situ saja. misalnya di NTB pada tahun 1978, di Palu juga pernah terjadi gempa sebelumnya, sehingga terlihat ada siklus bencana. oleh karena itu jika ada ruang atau wilayah yang rawan bencana jangan diperbolehkan untuk ijin pembangunan Ungkap Presiden Jokowi

Presiden Jokowi mengunjungi stand pameran BNPB

Selain itu pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif agar mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Pelibatan akademisi dan pakar, jangan hanya bekerja saat terjadi bencana, tetapi dapat berpartisipasi aktif mengantisipasi atau mendeteksi dini daerah titik rawan bencana sehingga kita dapat mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain serta kemudian kajian pakar ini disosialisasikan kepada masyarakat. Presiden menambahkan bahwa apabila ada kejadian bencana di daerah maka secara otomatis gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama pangdam dan kapolda menjadi wakil komandan satgas agar penanganan bencana bisa cepat dilakukan, jangan sampai menunggu arahan dari pusat.

Presiden Jokowi melihat sarana dan prasarana yang dimiliki BNPB dalam penanganan kebencanaan

Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk dari level pusat hingga ke level daerah nanti melalui Kepala BNPB dapat mengkoordinasikan bersama Kementerian/Lembaga terkait sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara/rawat dengan baik. Belajar dari Jepang yang tidak panik saat terjadi gempa atau bencana lainnya mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui serta mengikuti jalur evakuasi. Oleh karena itu kegiatan edukasi kebencanaan harus dimulai dari tahun ini dan dilakukan secara intens didaerah rawan bencana kepada pihak sekolah melalui guru maupun para pemuka agama. Atribut atau papan peringatan serta himbauan lainnya sangat diperlukan, rute-rute evakuasi dijelaskan secara detail dan lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RT/RW, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana dan dapat meminimalisir korban jika terjadi bencana

Presiden Jokowi di dampingi Seskab Pramono Anung, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo sedang diwawancarai media.

Sekali lagi semua pihak harus mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan semua kekuatan yang dimiliki bangsa dalam rangka manajemen bencana di setiap peristiwa yang terjadi dimanapun di wilayah Indonesia. Arahan Presiden Jokowi