Pencegahan Korupsi dengan Pembangunan Zona Integritas

Banner anti korupsi, Sumber: Koleksi pribadi.

Korupsi, menjadi trending topic di berbagai media di Indonesia. Sudah banyak kasus yang diungkap oleh pihak berwajib, dari pemerintah pusat sampai dengan daerah yang melakukan penyelewengan anggaran. Beberapa tahun yang lalu adanya kesulitan dalam membuat KTP elektronik, yang mengakibatkan kita hanya menerima surat keterangan dari Kelurahan/Kecamatan. Salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah kasus E-KTP (Tomtom, 2020)

Dalam laporan Transparency International Indonesia melansir indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia pada tahun 2020 berada pada skor 37 pada ukuran 0-100. Adapun skor 0 menunjukkan bahwa negara tersebut korup sedangkan dengan skor 100 negara tersebut sangat bersih. Dengan kita melihat skor nilai pada tahun 2019 Indonesia berada pada skor 40 dan peringkat 85, sedangkan pada tahun 2020 Indonesia berada di skor 37 dan peringkat 102.

Dalam laporan Tahunan KPK Tahun 2019, KPK menyumbang PNBP bagi negara sebesar 330,63 miliar. Adapun sumbernya dari gratifikasi, pendapatan uang sitaan, pendapatan uang pengganti, pendapatan penjualan hasil lelang. Selain itu ada laporan berupa Operasi Tangkap Tangan (OTT), dari profesi tersangka yaitu 34 swasta, 17 PNS, 5 BUMN/BUMD, 3 lainnya, 2 pengacara, 1 gubernur, 1 bupati, 1 hakim, 1 jaksa, 1 wali kota, 1 DPR, dengan melihat data di atas kita merasa prihatin masih ada oknum PNS maupun Pejabat yang terkena OTT.

Kita melihat sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pembentukan lembaga KPK, konferensi pres dengan tersangka dihadirkan menggunakan rompi oranye, pencopotan jabatan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek malu dan jera terhadap tersangka. Salah satu point penting yaitu pencegahan korupsi harus dilakukan dengan cara eliminasi kemungkinan munculnya pelaku yang berpotensi untuk melakukan korupsi dan mempersulit mereka yang berniat melakukan korupsi.

Dalam upaya pencegahan korupsi, pemerintah telah melakukan suatu program yaitu pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang pimpinan dan seluruh jajaran yang berada di bawahnya berkomitmen/berjanji untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani. Komitmen tersebut dibuktikan dengan usaha pencegahan korupsi, pelaksanaan proses reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Permen PAN & RB No 10 Tahun 2019).

Manajemen Perubahan, yang mempunyai arti untuk mengubah secara sistematis dan konsistensi mekanisme kerja, pola pikir (mind set) serta budaya kerja (culture set) baik pada level pimpinan sampai dengan level bawahan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat akan merasa lebih mudah, nyaman ketika berhubungan dengan birokrasi.

Penataan tata laksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, sistem, proses dan prosedur kerja dalam sebuah unit kerja. Sebagian orang beranggapan berurusan dengan birokrasi itu ribet. Ketika kita mengetahui prosedur, syarat-syarat, alur pengurusan, kita dapat lebih mudah dan bisa memprediksi waktu yang digunakan dalam hasil layanan.

Penataan sistem manajemen SDM aparatur Mempunyai tujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM Aparatur. Dengan keahlian seorang birokrat dapat memberikan solusi yang dihadapi unit organisasi.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban yang musti dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi. Di sepanjang jalan atau bangunan yang baru di bangun oleh pemerintah adanya papan yang memberikan informasi perihal pembangunan. Laporan kekayaan LHKASN/LHKPN pejabat negara yang dapat diakses di dunia maya, merupakan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), pada masing-masing instansi pemerintah. Selain pengawasan oleh lembaga yang dimiliki pemerintah. Masyarakat juga dapat melaporkan terjadinya penyalahgunaan wewenang melalui whistle blowing system dengan dijamin kerahasiaan dan keamanan pelapor.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing unit kerja di instansi pemerintah secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi yang berkembang cepat, sekarang segala urusan administrasi dalam genggaman tangan. Pandemi Covid 19 ini membawa perubahan sangat signifikan terhadap aturan dalam memberikan layanan kepada publik, setiap instansi/lembaga berlomba-lomba membuat aplikasi yang meminimalisir orang berkerumun.

Selain komponen pengungkit di atas, ada indikator lain yaitu Terwujudnya Pemerintah yang Bersih, Bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat.

Dengan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan zona integritas, adanya monitoring dan evaluasi secara berkala oleh tim penilai dan partisipasi dari masyarakat diharapkan banyak satuan-satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Predikat WBK dan WBBM, Sumber : Koleksi Pribadi

Dengan terwujudnya negara zamrud khatulistiwa yang bebas dari praktik korupsi adalah sebuah Langkah besar menuju terwujudnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan keadilan sosial, sehingga Indonesia dapat menjadi negara yang digdaya.