Alasan Fahri Usul Taman Ria Senayan Jadi Apartemen Khusus Anggota DPR

Gedung MPR/DPR RI. (Foto: Fajar Supriyatna/kumparan)

DPR kembali menjadi sorotan. Kali ini, terkait usulan pembangunan apartemen baru bagi anggota DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah yang pertama kali mengusulkan pembangunan apartemen khusus untuk anggota DPR.

Ia beralasan pembangunan apartemen baru akan lebih efektif dibandingkan dengan kompleks perumahan bagi para anggota parlemen yang saat ini sudah ada di Kalibata.

"Anggota DPR nanti tidak tinggal jauh-jauh, mencar-mencar kena macet. Jakarta kan beberapa tahun kemudian diprediksi masih macet," tuturnya saat ditemui di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).

Dia menjelaskan, idealnya, tempat tinggal anggota DPR memang tidak jauh dari tempatnya bekerja. Ia mencontohkan, di negara lain, parlemen memiliki kawasan perumahan yang terintegrasi dengan perkantoran.

"Ini yang disebut integrasi kawasan. Parlemen di mana-mana begitu. Parlemen seperti kota tersendiri. Karena dia adalah cabang kekuasaan independen," jelasnya.

Apartemen khusus para anggota DPR ini rencananya akan dibangun di lahan kosong bekas Taman Ria Senayan. Lahan itu merupakan milik Sekretariat Negara. Daripada diserahkan kepada pihak swasta, kata Fahri, lebih baik lahan itu digunakan untuk apartemen anggota DPR.

"Itu tanah milik Setneg, telah diserahkan ke Grup Lippo, tadinya mau dibikin mall, kita menentang. Jangan dong dibikin mall. Kalau mau, bikin apartemen supaya anggota DPR punya kesempatan relokasi," ujarnya.

Rencana pembangunan apartemen itu, kata Fahri, juga dibarengi dengan rencana pembuatan gedung baru DPR.

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

"Gedung ini dibangun tahun 1962. Tahun 2012 gedung ini sudah stop pembangunan. Ini harusnya digunakan jadi museum perpustakaan," tuturnya.

Selain itu, kapasitas gedung untuk menampung karyawan dan anggota DPR di gedung itu, sudah berlebih. Sehingga dibutuhkan gedung baru yang lebih kuat dan kokoh. Sebenarnya usulan renovasi anggota DPR sudah muncul sejak tahun lalu. Namun, usulan anggaran untuk renovasi pembangunan gedung DPR ditolak pemerintah.

"Karena jumlahnya dari satu staf menjadi tujuh. Pegawai DPR dari 1.000 jadi 7.000 kan bahaya gedungnya itu-itu saja," jelas dia.

Politikus yang sudah dipecat oleh PKS ini mengusulkan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan gedung baru itu sebesar Rp 500 miliar, dari dana yang disediakan sebesar Rp 5,7 triliun.