Anggaran Tim Gubernur Diusulkan Jadi Rp 28 M, Anies Jamin Transparan

(Ki-ka) M Taufik, Prasetyo Edi, Anies, Sandi (Foto: Instagram @aniesbaswedan)

Selain adanya peningkatan anggaran untuk sejumlah program prioritas yang baru, APBD DKI juga menuai protes dari DPRD DKI terkait kenaikan anggaran untuk penyelenggaraan tugas Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Berdasarkan situs APBD DKI Jakarta Pemprov, saat awal diusulkan, anggaran untuk TGUPP mencapai Rp 2.348.040.000,- namun setelah dibahas dengan DPRD DKI, anggaran itu justru melonjak sangat tinggi menjadi Rp 28.572.315.630,-.

APBD DKI (Foto: Dok. Pemprov DKI)

Dari situs Pemprov DKI tersebut, terdapat penjelasan rinci soal peruntukan anggaran sebesar Rp 28 miliar tersebut. Salah satunya, adalah gaji bagi anggota TGUPP yang mencapai Rp 24.930.000. Anggota TGUPP yang mendapat gaji senilai ini mencapai 60 orang.

Gaji bagi Ketua TGUPP juga terbilang fantastis. Sebanyak 14 orang Ketua TGUPP mencapai Rp 27.900.000 per orang. Pos-pos lain yaitu belanja modal dan belanja barang.

Anggaran Tim Gubernur yang Meningkat (Foto: Dok. APBD DKI)

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan merupakan tim yang dibentuk untuk membantu program kerja pemprov DKI di bidang pembangunan. Tim ini dibentuk berdasarkan melalui Peraturan Gubernur No 83 Tahun 2013.

TGUPP ini terdiri dari ketua, wakil, dan anggota, yang bertugas untuk mengawasi SKPD di bidang pembangunan, yang kemudian hasilnya akan dilaporkan ke Pemprov DKI.

Rincian Anggaran APBD DKI (Foto: Dok. Pemprov DKI)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan soal kenaikan anggaran TGUPP tersebut. Menurut dia, usulan anggaran tersebut belum final. Ia pun menjamin bakal ada transparansi dalam implementasi anggaran tersebut.

"Nanti sesudah lengkap baru kita jelaskan. Sekarang masih garis besar. Kita menginginkan seluruh anggaran yang disusun benar-benar menopang semua kegiatan, jangan sampai tidak tertopang," ujar Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

"Kita ingin transparan, jadi di APBD ada. Jangan di luar APBD, apalagi jangan dari dana-dana CSR yang proses masuk dan keluarnya belum tentu bisa dikendalikan dengan baik," lanjut dia.

Berikut secara rinci detail dari anggaran Rp 28.572.315.630.