Anies Sindir Ahok soal Penggunaan Medsos
ADVERTISEMENT
Cagub DKI Anies Baswedan menjelaskan tentang perlunya konsep pemerintahan terbuka atau open government. Menurutnya, saat ini sudah melampaui era good government yang merupakan wacana di dekade 1990-an.
ADVERTISEMENT
"Open government itu artinya pemerintah membuka seluruh akses informasi, dasar mengambil keputusan, termasuk keputusannya, kepada seluruh warga," ucap Anies di Gedung Dewan Pers, Gambir, Jakarta Pusat, Jum'at (24/3).
Saat ini, menurut Anies, sudah banyak daerah yang menerapkan sistem open government, namun ia merasa heran Jakarta belum menerapkannya secara keseluruhan. Masalahnya, pemimpin di Jakarta tidak memiliki kemampuan padahal infrastrukturnya sudah ada.
Ia menyindir Ahok yang aktif di sosial media tapi tidak memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan Pemprov DKI.
"Jakarta pimpinan daerahnya aktif bersosial media. Tapi tidak memanfaatkan teknologi ini untuk government-nya. Kalau kami ke depan ingin menggunakan ini," ujarnya.
Dengan menerapkan open government, Anies mengatakan, setiap orang hingga level kelurahan akan dapat mengetahui dana APBD di Jakarta. Dengan begitu pengelolaan keuangan daerah dapat diawasi oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
Anies berpendapat selama ini yang dapat melakukan pengawasan hanyalah orang-orang yang dapat mengakses informasi. Sedangkan warga kebanyakan tidak dapat mengaksesnya.
"Berapa sih dialokasikan untuk program kebudayaan. Gak tahu lho kita. Berapa dialokasikan untuk pendidikan, bahkan enggak tahu. Berapa dialokasikan untuk jalan, enggak tahu. Jadi who gets what why when how much where kita gak tahu," katanya dengan intonasi lebih tegas.
Ia mengaku pernah menerapkan sistem tersebut ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saat itu, warga dapat mengawasi mulai dari anggaran keuangan, pendidikan sampai jumlah bangunan yang rusak.
Berangkat dari pengalamannya itu, ia ingin semua instalasi milik pemerintahan dapat menerapkan hal yang sama bila terpilih. Sehingga pemerintah dapat berkolaborasi dengan warga dalam menyusun dan mengambil keputusan.
ADVERTISEMENT
"Jadi kalau bapak sekarang masuk ke fasilitas, misalnya, rusun. Rusunnya berantakan, kita enggak tahu siapa yang bertanggung jawab di rusun itu. Nah kalau besok dipasang, namanya ini, nomor teleponnya ini dan ada fotonya. Jadi kalau ada masalah tidak usah langsung telepon ke gubernur," tutur Anies.
Bila praktik open government dapat terlaksana maka pengaruhnya, menurut Anies, publik dapat merasa menjadi bagian dari proses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan begitu akan tumbuh keterlibatan dalam pembangunan.
"Karena warga merasa bagian dari proses. Dan kita nggak membutuhkan 10 juta warga semuanya login. Nggak. Baru 200 ribu saja, dua persen aja, ikut terlibat hasilnya sudah (tampak)," pungkas mantan Rektor Universitas Paramadina itu.
ADVERTISEMENT