news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Demokrat Desak TNI, Polri, dan BIN Netral di Pilgub DKI Jakarta

28 Januari 2017 16:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Rapat Partai Demokrat (Foto: http://www.demokrat.or.id/)
Dua pekan jelang hari pencoblosan Pilgub DKI Jakarta, Partai Demokrat merasa dirugikan. Partai Demokrat menilai ada upaya dari aparat penegak hukum untuk menjegal langkah paslon yang diusung, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya menyebut pemeriksaan Sylviana di kasus dugaan korupsi pada dana hibah Pemprov DKI Jakarta hanya sebuah upaya menghambat kemenangan paslon tersebut.
"Partai memandang pemeriksaan itu hanya mengada-ngada saja. Makanya kita mengimbau kader Partai Demokrat untuk bekerja agar hal itu tidak terjadi," kata Syarief ketika dihubungi kumparan di Jakarta, Sabtu (28/1).
Dalam keterangan resmi Partai Demokrat terkait Pilgub DKI Jakarta, partai itu mengimbau aparat penegak hukum agar tidak terkesan mencari-cari kesalahan paslon yang diusung. Hal ini demi menjamin penegakkan hukum dan keadilan serta agar Agus-Sylvi dapat berkompetisi secara adil.
Syarief juga meminta agar pemerintah termasuk di dalamnya TNI, Polri, dan BIN agar netral dan tidak mengarahkan dukungan pada paslon tertentu dalam Pilgub DKI Jakarta kali ini. "Kita hanya ingin Pilkada ini berjalan jujur dan transparan. Sebelum bertambah parah, kami sampaikan imbauan ini," tutur Syarief.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, kecurangan serta intimidasi sangat rawan terjadi jelang dan saat pemilihan. Syarief mengatakan oknum aparatur negara seperti TNI, Polri, BIN sangat mungkin terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, Partai Demokrat juga meminta kadernya mewaspadai kemungkinan hadirnya sejumlah orang yang tidak punya hak pilih tapi tetap datang ke TPS untuk melakukan kecurangan serta intimidasi.
Syarief Hasan Wakil Ketua Umum Demokrat. (Foto: Dimas Jarot Bayu Prakoso/kumparan)
Partai Demokrat, kata Syarief, hanya bisa mengimbau aparat hukum serta KPUD agar penyelenggaraan Pigub DKI Jakarta berjalan netral. Syarief mengatakan tidak akan berkomunikasi dengan TNI, Polri, atau BIN. "Yang kami lakukan hanya bisa mengimbau dan meminta kader bekerja," ujarnya.
Tujuh poin tanggapan Partai Demokrat terkait Pilgub DKI Jakarta adalah:
1. Partai Demokrat memohon kepada negara dan pemerintah untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada Jakarta, serta mencegah terjadinya berbagai tindak kecurangan baik yang manual maupun digital, demi tegaknya demokrasi dan pilkada yang jujur dan adil.
ADVERTISEMENT
2. Partai Demokrat berharap kepada jajaran KPUD dan Bawaslu untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan dan pengawasan pilkada Jakarta secara jujur, adil, profesional, tidak berpihak serta mencegah dan menindak segala bentuk kecurangan.
3. Partai Demokrat berharap kepada pers dan media massa untuk memberitakan jalannya Pilkada Jakarta secara adil dan berimbang serta menjaga akurasi kebenaran beritanya.
4. Partai Demokrat berharap agar TNI, Polri dan BIN netral, tidak berpihak dan tidak merusak disiplin serta etika keprajuritan dan kepolisian.
5. Partai Demokrat berharap kepada aparat penegak hukum agar tidak terkesan mencari-cari kesalahan pasangan calon yang diusung oleh Partai Demokrat, demi tegaknya hukum dan keadilan yang sejati, dan agar pasangan calon kami bisa berkompetisi secara adil.
ADVERTISEMENT
6. Partai Demokrat mengajak masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang janganlah tergiur dengan politik uang karena baik yang memberi mapun yang menerima akan dijatuhi hukuman. Jangan mau dipaksa dan diintimadasi oleh siapapun untuk tidak memilih calon pilihannya; jangan mudah percaya pada berita hoax yang menyesatkan termasuk hasil survey yang tak masuk akal.
7. Partai Demokrat menyerukan kepada seluruh kader dan relawan Agus-Sylvi, untuk secara aktif ikut menjaga dan mengamankan pasangan calon kita, serta untuk melawan berbagai bentuk kecurangan, intimidasi dan ketidak netralan aparatur negara, termasuk TNl, Polri dan BIN jika ada. Waspadai kemungkinan ikut sertanya orang yang tidak berhak memilih di TPS-TPS, serta lawan pelanggaranpelanggaran lain yang membuat pilkada ini cacat dan mengkhianati suara rakyat.
ADVERTISEMENT