news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

DPP Golkar Bahas Desakan Mundur Setya Novanto

26 September 2017 12:10 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Nurdin Halid, Setya Novanto dan Idrus Marham. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Nurdin Halid, Setya Novanto dan Idrus Marham. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
ADVERTISEMENT
Desakan mundur bagi Ketum Golkar Setya Novanto sudah mengemuka di internal pengurus DPP partai. Setidaknya, desakan ini sudah pernah dibahas dalam rapat harian di markas Golkar, Jalan Anggrek Neli, dalam sepekan terakhir.
ADVERTISEMENT
Ketua Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Kahar Muzakir mengatakan sudah ada kajian berdasarkan aspirasi dari pengurus DPP untuk mengganti Novanto. Aspirasi ini akan disampaikan kepada Novanto serta Sekjen Idrus Marham dan Ketua Harian Nurdin Halid.
"Kemarin satu set itu sudah dibacakan, diserahkan kepada Pak Nurdin Halid. Dia meminta izin untuk menyampaikan itu bersama Pak Idrus ke Pak Novanto," ujar Kahar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).
"Yang saya ingat betul itu intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas. Faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-KTP, oleh karena itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," lanjutnya.
Kahar menyebut elektabilitas menjadi faktor utama munculnya desakan mundur bagi Novanto. Menurut dia, kasus dugaan korupsi yang menderanya sudah sangat berpengaruh pada elektabilitas partai berlambang beringin itu.
ADVERTISEMENT
Namun, desakan mundur ini nantinya akan tergantung dari Novanto. "Kewenangan Pak Novanto, kalau pun dia bilang saya enggak mau menunjuk Plt ya kewenangan dia juga," ujarnya.
Jika nantinya sudah matang, Kahar menjelaskan mekanisme pergantian ketua bisa dilakukan melalui Munaslub. Tapi, kata dia, penyelenggaraan Munaslub tergantung dari DPP. Munaslub bisa disuarakan oleh seluruh DPD di seluruh Indonesia. Namun, Munaslub tidak akan terselenggara tanpa restu dari DPP Golkar.
Kahar Muzakir. (Foto: Antara//Wahyu Putro A)
zoom-in-whitePerbesar
Kahar Muzakir. (Foto: Antara//Wahyu Putro A)
"Munas itu tergantung DPP Golkar. Usulan bisa dari DPD, sampai nangis bombai DPD mau munas kalau DPP bilang tidak ya tidak. Karena yang memimpin munas itu DPP," ujarnya.
"Jadi AD/ART bisa dibaca, munaslub bisa diminta 2/3 DPD. Tapi harus dipimpin DPP," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Anggota DPR ini mengatakan dalam rapat harian, sempat terjaadi perdebatan mengenai desakan mundur untuk Novanto. Perdebatan, kata dia, bukan terkait substansi melainkan cara penyampaikan hasil kajian meminta Novanto mundur kepada sang ketum.
"Menurut sebagian pembicara, perbedaannya terletak di cara penyampaian. Apakah kita sepakat dengan hasil kajian itu dan kemudian berikut penyelesaiannya. Atau cara kajian itu disampaikan ke ketum saja, bagaimana tanggapannya," ujarnya.