Fahri Hamzah Sebut LSM yang Bela KPK 'Cheerleader'

Fahri Hamzah meminta pimpinan PKS dirombak (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengaku bosan menanggapi penolakan terhadap hak angket KPK yang berujung kepada pelaporan atas dirinya ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Fahri menilai laporan ini membuktikan bahwa KPK memiliki pendukung-pendukung yang disebutnya cheerleader yang dulu dibiayai KPK.

"Inilah yang saya bilang, KPK itu punya 'cheerleader-cheerleader'. Ini kan yang dibiayai langsung oleh KPK. Saya memimpin rapat untuk membatalkan pos anggaran pembiayaan untuk cheerleader-cheerleader LSM ini. Itu yang saya batalkan di komisi 3 itu," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).

[Baca juga: Pegiat Antikorupsi Laporkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah ke MKD]

Ia melihat saat ini KPK terkesan menjadj jalan tol bagi LSM untuk mendapatkan proyek dari tempat lain. Menurutnya, hal inilah yang perlu dijadikan kritik bagi KPK

"Ini kan harusnya mereka mengkritik KPK dong. Masa OTT Rp10 juta, ongkos kirim 15 orang di sana dan menginap di berminggu-minggu berapa? Ini kan yang seharusnya dikritisi. Jangan senang karena melihat orang ditangkap setiap hari. Kayaknya sih ini cenderung masokis. Jadi senang melihat orang menderita," tambah Fahri.

Namun, ia merasa pengaduan sejumlah LSM soal dia, Fadli Zon dan 23 anggota pansus ke MKD tidak akan mengganggu jalannya pansus. Fahri mengaku sudah paham betul bagaimana cara kerja KPK dalam menghadapi DPR.

[Baca juga: Fadli Zon Santai Dilaporkan Pegiat Anti Korupsi ke MKD]

Koalisi Tolak Hak Angket dan laporkan ke MKD (Foto: Akbar Ramadhan/kumparan)

"Ini kan sudah berkali-kali, saya tahu cara kerja mereka. Ini kan begini, KPK itu punya PR. PR-nya itu mengantor di sebelah kantor KPK, PR-nya pihak asing. PR ini melakukan penggalangan terhadap komunitas-komunitas yang nanti mendapat dukungan bantuan. Ini tugasnya menyerang orang yang menyerang KPK," jelasnya panjang lebar.

Terkait hal itu, Fahri mengaku sudah memiliki dokumen-dokumen bukti karena pernah diundang oleh PR-PR KPK. Fahri mengaku, KPK lebih seperti sebuah partai karena memiliki ormas yang bekerja underground.

"Ini sudah kayak partai politik. Maka kerjaan yaitu setiap hari berpolitik. Galang ini lagi, galang ini lagi, gitu loh. Kenapa sih enggak ada upaya dengan DPR ini transparan, terbuka, ini bukunya, ini SOP-nya, kami bekerja begini. Kan ada kan lembaga publik yang lain itu terbuka oleh KPK, kok dia sendiri tidak mau terbuka? Buka aja apa salahnya sih kok takut amat sih," tambah Fahri.

Koalisi Tolak Hak Angket KPK (Kotak) pada Senin (12/6) kemarin mendatangi DPR RI untuk melaporkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta 23 nama anggota Pansus KPK ke MKD.

Kotak diwakili oleh tiga orang yaitu Tibiko Zabar (ICW), Julius Ibrani (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), dan Fira Mubayinnah (Pusat Pendidikan Antikorupsi).